Ancaman Serius, Gelombang PHK Massal Hantui Pekerja Media

Semarang, MNP – Momentum May Day malah jadi petaka dan menimpa media masa, terlebih bagi para kalangan awak media soal kelanjutan masa depan mereka.

Mencuatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pekerja industri media massa sekarang ini tengah jadi kekhawatiran besar.

Padahal, selama ini industri media dikenal masyarakat tahan diterpa derasnya gelombang krisis, seperti di waktu pandemi Covid-19 lalu. Namun akhirnya malah sekarang tumbang disaat perekonomian nasional stabil dan baik-baik saja.

Fenomena ini mendapat sorotan dari Pakar Komunikasi dan Media Universitas Diponegoro (Undip) Dr Lintang Ratri yang melihat terjadinya PHK massal ini sebagai tantangan serius bagi media massa, suatu indikasi signifikan ekosistem bisnis media harus mendapatkan perhatian dan diperkuat.

“Artinya, media massa nasional industri dan perkembangannya saat ini sedang kalang kabut dan rawan tenggelam menghadapi persaingan di antara lini perekonomian lainnya. Jika level nasional saja mulai berjatuhan, apalagi yang di daerah,” kata Lintang, Minggu (04/05).

Menurut Lintang, jikalau tidak ada jalan keluarnya, permasalahan dihadapi di level nasional ini akan terus berdampak luas merambah hingga daerah.

“Kekhawatiran ini, terutama tentang krisis akan semakin panjang dan berpengaruh besar terhadap industri penyiaran,” ucapnya.

Bila benar-benar terjadi, dampaknya masyarakat akan dirugikan. Dampak akibat krisis, berpeluang memunculkan minimnya ketersediaan informasi kepada masyarakat sebagai penikmat media.

“Tentu saja berpengaruh. Tidak hanya mainstream. Semua media. Ini akan merugikan masyarakat karena kontribusi berita berita lokal makin berkurang,” ungkap Lintang.

“Hal ini tentu berdampak panjang pada penyiaran sehat (yakni adanya keberagaman kepemilikan dan konten, independensi media, juga kebebasan pers),” jelas pakar media Undip ini.

Bila diminta memberikan saran, Lintang menyarankan, semua stakeholder harus duduk bersama.

Seluruh pihak, mulai pemerintah, Dewan Pers, lembaga penyiaran (nasional mau pun lokal), dan tentu perwakilan masyarakat sipil, bersama-sama usul terbaik bagi keberlangsungan hidup media untuk tetap bertahan. Keputusan mencakup berbagai lingkup, sehingga harus satu sama lain terlibat.

“Duduk bersama dan bicara, jangan kemudian ambil keputusan dengan POV (point of view-red) masing-masing,” sebut Lintang.

Misalnya lanjut dia, pemerintah mengalihkan penyediaan rumah untuk Gen Z menjadi jurnalis. Atau mungkin program kemitraan lainnya. Itu akan rentan pada independensi jurnalis dan medianya. Yang diperbaiki tentu ekosistem medianya, agar tumbuh sehat kembali.

“Jangan lupa kebijakan media harus segera dibenahi dan dilaksanakan. Revisi UU Penyiaran saja berapa kali masuk prolegnas tapi ga selesai-selesai. Terlalu banyak kepentingan,” tandas Lintang.

Penulis : Asep Didi

Sumber Berita : RMOL Jateng