BARITO TIMUR, MNP – Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Kabupaten Barito Timur menyatakan sikap tegas menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan uji materiil dengan Nomor Perkara 391/PUU-XXIV/2026 tersebut dinilai berpotensi menghapus pengecualian pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, sekaligus mengancam eksistensi dan ruang hidup peladang tradisional di tanah Kalimantan.
Ketua PD AMAN Kabupaten Barito Timur, Agus Harianto, menegaskan bahwa aktivitas berladang dengan kearifan lokal bukan sekadar metode pertanian biasa, melainkan identitas budaya dan sistem ketahanan pangan masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tradisi berladang masyarakat adat Dayak di Barito Timur dan Kalimantan pada umumnya sudah ada ratusan tahun, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini adalah bagian dari peradaban, kearifan lokal, dan cara leluhur kami menjaga keseimbangan alam sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” ujar Agus Harianto saat dimintai keterangan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Agus, Pasal 69 ayat (2) UU PPLH beserta penjelasannya selama ini telah menjadi benteng perlindungan hukum yang sangat penting bagi masyarakat adat.
Dalam aturan tersebut, negara mengakui dan memberikan batasan yang jelas, yakni pembukaan lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal dibatasi maksimal 2 hektare per kepala keluarga, ditanami varietas lokal, serta wajib dikelilingi sekat bakar agar api tidak merembet.
Ia menilai, apabila gugatan uji materiil tersebut dikabulkan oleh MK, hal itu justru akan membuka keran kriminalisasi yang lebih luas terhadap para peladang kecil.
Padahal, lanjut Agus, masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan komunal dan sanksi adat yang ketat dalam menjaga agar proses pembukaan ladang tetap terkendali.
Menurutnya, jika pasal perlindungan ini dihapus atau dipersempit tanpa memahami realitas di lapangan, negara sama saja memutus urat nadi kehidupan masyarakat adat.
“Peladang tradisional bukanlah pelaku kejahatan lingkungan. Jangan sampai masyarakat adat yang menjaga hutan dan berladang secara terukur justru dikorbankan, sementara persoalan kebakaran hutan dan lahan skala besar diabaikan,” tegasnya.
PD AMAN Barito Timur juga mengingatkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Oleh karena itu, Agus meminta Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan hak asasi masyarakat adat secara menyeluruh dalam memutus perkara tersebut.
“Kami mendesak agar permohonan uji materiil ini ditolak demi keadilan ekologis dan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan hukum serta memfasilitasi peladang tradisional, bukan malah menghilangkan hak-hak yang telah mereka miliki sebelum republik ini lahir,” tutup Agus.
![]()
Penulis : Adi Suseno
Editor : Redi Setiawan
Sumber Berita : AMAN Bartim









Tinggalkan Balasan