Ratusan Warga Desa Karya Tunggal Demo Kantor Inspektorat dan Kejari Lamsel

Selasa, 17 Januari 2023 - 12:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kalianda, MNP.com – Ratusan warga Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung di dampingi Ormas Gempita Rakyat Untuk Indonesia (Garuda) menggelar demo di depan Kantor Inspentorat dan Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan.

Kedatangan ratusan warga masyarakat Karya Tunggal itu untuk mempertanyakan penetapan status tersangka Kepala Desa Karya Tunggal Tubagus Dana Natadipraja oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, Dwi Astuti Beniyati, SH untuk yang kedua kalinya.

Sebelumnya, Kepala Desa Karya Tunggal aktif Tubagus Dana Natadipraja, S.Pd ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan keuangan Dana Desa Karya Tunggal Tahun Anggaran 2016 – 2019.

Diperkirakan, perhitungan kerugian negara dalam dugaan kasus itu mencapai Rp.821.122.609,66 juta.

Perwakilan massa yang berorasi yakni dari Kepala Dusun sedesa Karya Tunggal menyatakan, pembangunan di Desa Karya Tunggal semenjak tahun 2016 hingga 2019 sudah terlaksana dengan baik.

“Disemua dusun kami, alhamdulillah pembangunan jalan lancar pak. Kinerja Kepala Desa sudah terbukti, bahwa Kepala Desa bekerja,” kata salah satu perwakilan masyarakat, Senin (16/1/2023).

Sementara itu, Pengurus Besar Ormas Garuda, Ali Muktamar Hamas dalam aksi demo mempertanyakan, pelaksanaan Perbup Lampung Selatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Selain itu, Ali juga menyingghng tentang Perbup Lamsel Nomor 74 tahun 2020 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Inspektorat.

“Dalam Pasal 12 ayat (1), apabila dari hasil pemeriksaan terdapat bukti terjadi dugaan penyimpangan, maka APIP dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” kata Ketua Umum Ormas Garuda

Ali mengatakan, aksi demo ratusan warga Desa karya Tunggal itu, ingin penjelasan Inspektorat dan Kejari Kalianda terkait mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan di Desa Karya Tunggal yang berujung pada permasalahan hukum, sehingga kades kembali ditetapkan tersangka.

“Kami tidak mendukung korupsinya, tetapi kita mendukung bahwasannya penegakan hukum harus sama rata dan adil terhadap sesama, tidak tebang pilih” tandasnya.

Selanjutnya, ketua Umum Ormas Garuda Ali Muktamar Hamas meminta Inspektorat lamsel untuk memeriksa semua Kepala Desa se-kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Agar di bumi khagom mufakat ini benar benar bersih dari Korupsi,” pinta Ali.

Saat menerima perwakilan demonstran di Kantor Inspektorat, Sekretaris Inspektur Dyan Kartiko menjelaskan, ada beberapa jenis pemeriksaan untuk pengawasan dibawah 2021 dulu ada pemeriksaan reguler.

“Itu pemeriksaan berkala, yang dilaksanakan di setiap tahun terhadap beberapa desa. Kami untuk melaksanakan seluruh desa tidak mungkin,” terang Dyan.

“Jadi kami dulu hanya melaksanakan 70 persen dari desa yang ada. sejak tahun 2021, itu namanya audit kinerja menggunakan aplikasi dan hanya satu tahun anggaran itu yang diperiksa,” kata Dyan.

Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan APBDes Karya Tunggal tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.

“Kalau tidak salah, ada dua kali pemeriksaan. Tahun 2016 2017 itu di tahun 2017, untuk tahun 2018 2019 itu pemeriksaan di tahun 2020. Ini pemeriksaan reguler, dalam artian pengawasan dari APIP,” ujarnya.

Dari situlah, Inspektorat mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan reguler dan ada beberapa temuan yang mendasar diantaranya ada kelebihan pembayaran.

“Apa penyebabnya, banyak macam. Satu kurang volume yang kedua kelebihan harga, atas hasil pemeriksaan tersebut kami sarankan untuk mengembalikan ke kas desa. Itu belum ada tindak lanjut ke desa, itu uangnya bukan kembali ke daerah tapi ke desa untuk digunakan lagi untuk desa,” ungkap Dyan.

Dia menyebut, Kejaksaan itu mungkin melalui bidang intelnya kebetulan menetapkan Desa Karya Tunggal, karena mungkin ada sedikit kelabu atau apa, maka ditetapkanlah tersangka.

Di Inspektorat LHP itu hanya sebagai alat bukti l, kami tidak pernah melimpahkan ke Kejaksaan untuk indikasi korupsi karena kami hanya pembinaan,” pungkas Dyan.

Setelah menyambangi Inspektorat Lamsel massa bertolak ke Kejaksaan Negeri kalianda, dengan dikawal ketat oleh anggota Polres Lampung Selatan, Sishub dan Sat Pol- PP. (Jaja)

Loading

Berita Terkait

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal
Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg
147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot
Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi
SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang
Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat
Aksi Heroik Damkar Pemalang, Nekat Turun ke Dasar Sumur Demi Evakuasi Seekor Kucing
Puncak HKN ke-62, Bupati Tasikmalaya Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:43 WIB

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 15:43 WIB

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg

Senin, 16 November 2026 - 10:39 WIB

147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot

Senin, 16 November 2026 - 08:49 WIB

Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat

Berita Terbaru

Barito Timur

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 Nov 2026 - 11:36 WIB