Ketum PKN Nasional Patar Sihotang Instruksikan Investigasi Dana CSR Bank Sulselbar dan Proyek Sumur Bor Mangkrak

ENREKANG, MNP – Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Enrekang secara resmi menyoroti dugaan persoalan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulselbar dan proyek pembangunan sumur bor yang diduga mangkrak dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Ketua Umum PKN Nasional, Patar Sihotang, SH., MH., langsung menginstruksikan Tim PKN Kabupaten Enrekang untuk melakukan investigasi mendalam.

Instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh aktivis PKN Enrekang, Muhammad Moechtar, yang menyatakan kesiapan untuk melakukan penelusuran informasi, pengumpulan dokumen, klarifikasi pihak terkait, hingga pengecekan fisik pekerjaan di lapangan.

“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar isu tanpa kejelasan. Setiap dana dan program yang berkaitan dengan kepentingan publik harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Muhammad Moechtar dalam siaran persnya, Selasa (11/11/2026).

PKN menegaskan, ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka kepada publik:

1.  Apakah benar terdapat persoalan dalam pengelolaan dana CSR Bank Sulselbar di Enrekang?

2.  Berapa nilai dana CSR tersebut, kapan disalurkan, dan siapa penanggung jawabnya?

3.  Apakah proyek sumur bor tersebut bersumber dari dana CSR atau anggaran lainnya?

4.  Berapa nilai anggaran, siapa pelaksana, dan apakah pekerjaan sesuai spesifikasi teknis?

5.  Apakah pekerjaan sudah dinyatakan selesai dan dibayarkan, namun tidak dapat dimanfaatkan masyarakat?

Tantangan Terbuka untuk Kejari Enrekang

Dalam siaran persnya, PKN secara terbuka menantang Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, khususnya Bidang Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk tidak tutup mata.

PKN meminta Kejari Enrekang proaktif melakukan penelaahan, bukan hanya menunggu laporan resmi. PKN ingin kejelasan apakah Kejari sudah mengetahui informasi ini, apakah sudah pernah melakukan pulbaket, dan apakah ada indikasi penyimpangan.

“Diamnya informasi tidak boleh menjadi sumber tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” tulis PKN.

Desak Bank Sulselbar dan Pemda Terbuka

Selain Kejari, PKN juga mendesak Bank Sulselbar Cabang Enrekang dan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk terbuka soal alokasi, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana CSR serta progres fisik proyek sumur bor tersebut.

Muhammad Moechtar menegaskan, langkah PKN ini bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan bentuk kontrol sosial.

Jika ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran hukum, PKN akan menempuh jalur pengaduan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan Biarkan Dugaan Menjadi Ketidakpastian. Jangan Biarkan Uang untuk Kepentingan Rakyat Kehilangan Pertanggungjawaban. Transparansi Bukan Ancaman. Akuntabilitas Bukan Pilihan,” tutup siaran pers PKN Kabupaten Enrekang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bank Sulselbar Cabang Enrekang, Pemkab Enrekang, dan Kejari Enrekang belum memberikan keterangan resmi. MNP akan terus melakukan upaya konfirmasi.

Penulis : Tim MNP Sulsel

Editor : Redi Setiawan