TASIKMALAYA, MNP – Persoalan legalitas bangunan dan perizinan pemanfaatan ruang di kawasan Pasar Induk Cikurubuk kembali menjadi sorotan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya secara resmi melayangkan surat imbauan kepada para pelaku usaha WC umum di Kompleks Ruko Pasar Cikurubuk Blok IV Nomor 30.
Surat tertanggal 5 November 2026 tersebut ditujukan kepada para pelaku usaha WC umum. Isinya menegaskan kewajiban pemilik bangunan untuk memenuhi berbagai persyaratan sebelum bangunan gedung dimanfaatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat bernomor 600.1.15.2/13/DPUPTR/2026 itu, PUTR merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada 3 November 2026, diketahui bahwa para pelaku usaha belum mengantongi persyaratan perizinan sebagaimana mestinya. Terkait hal tersebut, pemilik usaha diminta segera memproses dan memenuhi seluruh kewajiban perizinannya.
PUTR juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat dikenai sanksi administratif.
Ya, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara pemanfaatan bangunan, pembekuan atau pencabutan PBG dan SLF, hingga perintah pembongkaran sesuai ketentuan.
Menanggapi persoalan itu, Tatang Sutarman, Ketua Umum Ormas GAPURA, menegaskan bahwa para pelaku bisnis usaha WC umum yang berada di kawasan Pasar Induk Cikurubuk harus segera menunjukkan itikad baik dengan mengurus seluruh perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan fasilitas umum, termasuk WC umum, bukan berarti dapat mengabaikan aspek legalitas bangunan maupun aturan pemanfaatan ruang.
“Kalau memang berdasarkan hasil pemeriksaan dinas terkait bangunan tersebut tidak memenuhi standar persyaratan perizinan dan kelayakannya, maka pemilik harus segera mengurus dan menyelesaikan kewajibannya. Jangan sampai fasilitas yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat itu justru berdiri atau beroperasi tanpa memenuhi ketentuan hukum,” tegas Tatang.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui dinas terkait tidak sekadar berhenti pada penyampaian surat imbauan atau teguran administratif.
Menurutnya, apabila pemilik tidak menunjukkan kepatuhan setelah diberikan kesempatan dan peringatan sesuai prosedur, pemerintah harus mengambil sikap tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penegakan aturan harus jelas. Kalau sudah diberikan teguran tetapi tidak ada tindak lanjut dari pihak pemilik, dinas terkait harus berani mengambil langkah sesuai kewenangannya. Jangan sampai aturan hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul terhadap pelanggaran lainnya,” ujarnya.
Tatang menegaskan bahwa pengawasan terhadap usaha WC umum tidak boleh hanya berhenti pada persoalan PBG dan SLF.
Ada dua aspek penting lainnya yang menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah, yakni Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta legalitas penggunaan air tanah melalui sumur bor.
Menurut Tatang, setiap pelaku usaha WC umum perlu dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah domestik yang memenuhi ketentuan lingkungan.
Jangan sampai limbah dari aktivitas WC umum dibuang begitu saja tanpa pengolahan yang sesuai standar sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.
“Jangan hanya perizinan bangunannya yang diperiksa. IPAL juga harus menjadi perhatian. Dinas lingkungan hidup harus turun memastikan apakah setiap usaha WC umum memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai, bagaimana pengelolaannya, dan ke mana limbah tersebut dialirkan. Jangan sampai persoalan legalitas bangunan selesai, tetapi persoalan pencemaran lingkungan justru diabaikan,” tegasnya.
Tatang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik.
Dalam Pasal 2 ayat (1), ditegaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan sebelum air limbah dilepas ke lingkungan.
Sementara Pasal 3 mengatur bahwa pengolahan tersebut wajib memenuhi baku mutu dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik.
“Artinya, pengelolaan limbah bukan persoalan sepele. Pemerintah harus memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban pengolahan limbah sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Selain IPAL, Tatang juga meminta instansi berwenang memeriksa keberadaan sumur bor yang digunakan oleh para pelaku usaha WC umum.
Menurutnya, pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha harus memiliki legalitas yang sesuai, bukan semata-mata karena sumur bor sudah lama digunakan kemudian dianggap bebas dari kewajiban perizinan.
Sumur bor juga jangan luput dari pengawasan. Pemerintah harus memeriksa apakah masing-masing pelaku usaha sudah memiliki izin pengusahaan air tanah atau persetujuan penggunaan air tanah sesuai peruntukannya.
“Kalau menggunakan air tanah untuk kepentingan usaha, harus jelas dasar perizinannya, volume pengambilannya, serta pemenuhan kewajiban teknisnya. Jangan sampai pemanfaatan air tanah berlangsung tanpa pengawasan,” ujar Tatang.
Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah.
Dalam ketentuan tersebut, penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha harus memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT).
Sementara penggunaan air tanah untuk kegiatan bukan usaha menggunakan mekanisme Persetujuan Penggunaan Air Tanah sesuai ketentuan dan kewenangannya.
Regulasi tersebut juga mengatur kewajiban teknis pemegang persetujuan, termasuk pemasangan meter air dan pembangunan sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena itu, kami mendorong PUTR, DLH, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan air tanah untuk melakukan pemeriksaan secara terpadu. Jangan hanya memeriksa bangunan, tetapi IPAL dan sumur bornya juga harus diperiksa. Semuanya saling berkaitan dengan kelayakan operasional dan perlindungan lingkungan,” tandasnya.
Dugaan Perubahan Fungsi Bangunan dan Desakan Penertiban Menyeluruh
Lebih jauh, Tatang mengungkapkan bahwa menjamurnya WC umum di kawasan Pasar Induk Cikurubuk juga perlu dikaji dari aspek perubahan fungsi bangunan dan kesesuaian pemanfaatan ruang.
Ia menyoroti dugaan keberadaan fasilitas WC umum yang beroperasi di sejumlah ruko maupun jongko di lingkungan Pasar Induk Cikurubuk.
Menurutnya, perubahan fungsi bangunan dari peruntukan awal menjadi fasilitas WC umum harus diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen PBG, SLF, serta ketentuan tata ruang yang berlaku.
Tatang mempertanyakan sejauh mana langkah pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan dinas terkait terhadap dugaan keberadaan WC umum tersebut.
Ia mendorong PUTR bersama instansi teknis lainnya melakukan pendataan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh bangunan yang difungsikan sebagai WC umum di lingkungan Pasar Induk Cikurubuk.
“Jangan hanya satu atau dua lokasi yang diperiksa. Seluruh WC umum, baik yang berada di ruko maupun jongko, harus didata dan diperiksa. Mulai dari legalitas bangunan, kesesuaian fungsi, IPAL, sampai penggunaan sumur bor. Kalau memang ditemukan pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jangan tebang pilih,” tegas Tatang.
Persoalan ini semestinya tidak hanya dipandang sebagai urusan administrasi pemilik bangunan.
Lebih dari itu, terdapat aspek kepatuhan terhadap tata ruang, keselamatan bangunan, kelayakan fungsi, pengelolaan limbah domestik, pemanfaatan air tanah, serta tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha di kawasan pasar.
Surat imbauan PUTR tertanggal 5 November 2026 menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari diterbitkannya surat teguran, melainkan dari sejauh mana tindak lanjut dan penegakan aturan benar-benar dilaksanakan.
Kini, publik menanti konsistensi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menegakkan aturan secara menyeluruh. Sebab, penegakan hukum tidak boleh berjalan setengah hati. Jika aturan memang berlaku bagi semua, maka seluruh pihak harus tunduk pada ketentuan yang sama.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan