11 Hektare atau 1,1 Hektare? Penasehat Hukum Desak Kapolda Kalteng Klarifikasi Data Karhutla Hayaping

Selasa, 29 September 2026 - 16:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BARITO TIMUR, MNP — Angka luasan kebakaran dalam perkara karhutla yang menjerat Yadi dan Subarnu, warga Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, dipersoalkan penasihat hukum.

Pasalnya, dalam pernyataan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan pada press release 28 September 2026, luasan area kebakaran disebut mencapai 11 hektare.

Namun, penasihat hukum kedua tersangka menyatakan angka tersebut berbeda dengan hasil pengukuran lapangan yang melibatkan sejumlah pihak.

Aloysius Fakriyanto, SH, selaku penasihat hukum Yadi dan Subarnu, menyebut pengukuran lapangan melibatkan unsur ATR/BPN, kepolisian, kedamangan, dan Kepala Desa Hayaping. Hasil pengukuran tersebut, menurut dia, menunjukkan luasan area yang terbakar sekitar 1,1 hektare.

Perbedaan itu bukan sekadar persoalan angka. Bagi penasihat hukum, penyebutan luas 11 hektare dinilai dapat merugikan posisi hukum kedua tersangka karena angka tersebut muncul dalam keterangan resmi kepolisian.

“Jadi kita keberatan sekaligus menyesalkan adanya pernyataan Kapolda Kalteng yang menyebutkan luasan area yang terbakar sebanyak 11 hektare dan sangat merugikan klien saya,” ujar Aloysius, Selasa (29/9/2026).

Selisih Hampir 10 Kali Lipat

Jika mengacu pada angka yang disampaikan kedua pihak, terdapat perbedaan sekitar 9,9 hektare antara luasan 11 hektare dan 1,1 hektare.

Penasehat hukum mempertanyakan bagaimana angka 11 hektare tersebut diperoleh dan meminta agar informasi tersebut diklarifikasi secara terbuka.

Aloysius mengatakan pihak keluarga dan penasihat hukum untuk sementara memilih menempuh jalur klarifikasi sebelum mengambil langkah lebih jauh.

“Sebagai penasihat hukum dan pihak keluarga, kami memohon adanya klarifikasi ulang atas pernyataan pada saat press release pada 28 September 2026 kemarin,” katanya.

Menurut Aloysius, pihaknya akan meminta penjelasan terlebih dahulu terkait dasar informasi luasan 11 hektare tersebut kepada pihak kepolisian, termasuk Kanit Reskrim maupun Polres Barito Timur.

“Upaya yang kami lakukan saat ini yakni meminta klarifikasi terlebih dahulu terkait keterangan luasan 11 hektare atas informasi Kanit Reskrim atau pihak Polres Bartim,” ujarnya.

Klarifikasi Sebelum Restorative Justice.

Aloysius menegaskan, pihaknya belum ingin melangkah terlalu jauh sebelum persoalan perbedaan data tersebut mendapatkan penjelasan.

Klarifikasi dinilai penting agar fakta mengenai luasan area yang terbakar tidak menjadi persoalan yang terus berkembang dalam proses hukum terhadap kedua warga Hayaping tersebut.

“Untuk kasus ini kita masih sebatas meminta klarifikasi agar bisa berdamai atau melakukan RJ,” kata Aloysius.

Kini, dua angka berbeda berada di tengah perkara tersebut: 11 hektare dalam pernyataan yang disampaikan Kapolda Kalteng dan 1,1 hektare berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang diklaim penasihat hukum melibatkan ATR/BPN, kepolisian, kedamangan, serta pemerintah desa.

Perbedaan hampir sepuluh kali lipat itu menjadi titik yang perlu dijelaskan kepada publik, terutama mengenai dasar pengukuran, metode perhitungan, dan sumber data yang digunakan untuk menetapkan luasan kebakaran.

Hingga berita ini disusun, keterangan yang tersedia dari pihak penasihat hukum belum disertai dokumen hasil pengukuran yang dapat diperiksa secara independen.

Karena itu, angka 1,1 hektare tersebut masih merupakan keterangan dari pihak penasihat hukum dan memerlukan konfirmasi dari pihak kepolisian serta pihak-pihak yang disebut terlibat dalam pengukuran.

Loading

Penulis : Tim Investigasi (Yulius Yartono/Adi Suseno/Anugrah)

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Penuh Keakraban, Ratusan Warga Bantarsari Padati Pengajian Rutin CV Assalam Family
Tanpa Dana APBD, BKPRMI Bungursari Sukses Gelar FASI Berkat Gotong Royong dan Swadaya
Ketua Umum DPP PUI Pimpin Dzikir dan Doa Kebangsaan di Tasikmalaya
Tutup Akses Jalan di Desa Wuran Barito Timur, PT SGM Dinilai Langgar Hukum Adat Maanyan
Inspiring Study: Dari Pemalang Menuju SMA Taruna Nusantara, Buka Wawasan Masa Depan Siswa
Polres Bogor Sita 282.500 Butir Tramadol, Ajak Masyarakat Perangi Obat Keras Ilegal
Pencurian AC Hotel Kahai Beach Terungkap, Remaja Jadi Tersangka
Curi Uang dan Emas Saat Rumah Kosong, Perempuan Ini Diciduk Tekab 308

Satu tanggapan untuk “11 Hektare atau 1,1 Hektare? Penasehat Hukum Desak Kapolda Kalteng Klarifikasi Data Karhutla Hayaping”

  1. Perlu identifikasi lebih spesifik, detail dan terperinci. Penanganan juga tidak hanya dari Kepolisian apalagi jika dilakukan oleh hanya Polres Barito Timur yang saya secara pribadi tidak percaya sepenuhnya dalam penanganan-penanganan dilingkungan Lembaga tersebut (banyak yang tak tuntas, bahkan indikasi-indikasi adanya kepentingkan oknum dan golongan menurut keyakinan saya adanya perintangan/rekayasa bisa saja terjadi). Karena itu perlu indentifikasi oleh para pihak berwenang dan dilakukan secara terbuka dan transparan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 08:04 WIB

Penuh Keakraban, Ratusan Warga Bantarsari Padati Pengajian Rutin CV Assalam Family

Sabtu, 14 November 2026 - 19:34 WIB

Tanpa Dana APBD, BKPRMI Bungursari Sukses Gelar FASI Berkat Gotong Royong dan Swadaya

Sabtu, 14 November 2026 - 18:35 WIB

Ketua Umum DPP PUI Pimpin Dzikir dan Doa Kebangsaan di Tasikmalaya

Sabtu, 14 November 2026 - 12:01 WIB

Tutup Akses Jalan di Desa Wuran Barito Timur, PT SGM Dinilai Langgar Hukum Adat Maanyan

Sabtu, 14 November 2026 - 10:38 WIB

Inspiring Study: Dari Pemalang Menuju SMA Taruna Nusantara, Buka Wawasan Masa Depan Siswa

Berita Terbaru

Berita terbaru

Ketua Umum DPP PUI Pimpin Dzikir dan Doa Kebangsaan di Tasikmalaya

Sabtu, 14 Nov 2026 - 18:35 WIB