Lawan Kritik: Presiden Prabowo Tegaskan MBG Tetap Berjalan, Senjata Melawan Korupsi

HAMBALANG, MNP – Presiden Prabowo Subianto memberikan jawaban menukik atas berbagai kritik yang menerpa Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (22/03/2026), Presiden menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan benteng pertahanan bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sekaligus mesin penggerak ekonomi rakyat.

Prabowo menyatakan tidak akan goyah dalam menjalankan program ini, terutama setelah melihat langsung realitas stunting di pelosok desa selama masa kampanyenya.

“Lebih Baik untuk Rakyat Daripada Dikorupsi”

Dengan nada tegas, Presiden menekankan bahwa ketersediaan anggaran negara sebenarnya mencukupi jika kebocoran dan praktik korupsi dapat ditekan.

Bagi beliau, memberikan makan bergizi bagi anak-anak adalah investasi yang jauh lebih mulia daripada membiarkan anggaran mengalir ke kantong para koruptor.

“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Saya yakin berada di jalan yang benar. Uang kita ada, tinggal kita organisir dan kurangi kebocoran,” ujar Prabowo dengan lugas.

Presiden juga memaparkan kalkulasi matematis mengenai dampak ekonomi makro dari program MBG.

Target pembangunan 31.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi akan menciptakan efek domino yang luar biasa pada penyerapan tenaga kerja.

Tenaga Dapur: Estimasi 30.000 dapur mempekerjakan masing-masing 50 orang, menyerap 1,5 juta pekerja.

Rantai Pasok (Vendor): Setiap dapur melibatkan 5-10 vendor lokal (telur, sayur, wortel), yang secara empiris mempekerjakan sekitar 5 petani per vendor. Ini diproyeksikan menyerap 1,5 juta pekerja tambahan.

Secara total, program ini berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi sedikitnya 3 juta orang di seluruh Indonesia.

Meski optimis, Prabowo mengakui adanya kendala teknis dalam implementasi di lapangan. Pemerintah menunjukkan sikap tidak kompromi terhadap kualitas pelayanan.

Sebagai bukti ketegasan dalam pengawasan, Presiden mengungkapkan bahwa sudah ada lebih dari seribu SPPG yang ditutup karena tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

“Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup,” ungkapnya, merujuk pada langkah evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah.

Presiden menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa program MBG adalah upaya redistribusi kekayaan negara agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite, melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah yang selama ini terpinggirkan dari hasil pembangunan.

Penulis : Red

Sumber Berita : Beritasatu.com