Bupati Pakpak Bharat Ikuti Rakor Virtual, Kemendagri Instruksikan Percepatan Data Huntap Korban Bencana

PAKPAK BHARAT, MNP – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai Pendataan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rakor tersebut berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom, dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, M. Tito Karnavian.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan terkait guna membahas langkah-langkah percepatan penanganan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga klasifikasi Huntap untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga klasifikasi tersebut adalah Huntap insitu (pembangunan atau perbaikan di lokasi semula), Huntap eksitu (relokasi ke lokasi pilihan masyarakat atau secara swadaya), serta Huntap terpusat/komunal (pembangunan di lokasi baru yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dan daerah).

Mengingat pentingnya percepatan penanganan, Kasatgas memberikan tenggat waktu yang tegas kepada seluruh pemerintah daerah untuk melengkapi data usulan.

“Saya minta kepada seluruh daerah yang usulannya belum lengkap agar segera melengkapinya dalam waktu satu minggu ke depan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dalam proses pembangunan,” pesan Tito Karnavian.

Merespons arahan tersebut, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Pakpak Bharat, Augusman Harapan Padang, ST, M.Si, memberikan penjelasannya terkait kondisi di wilayahnya.

Franc menyebutkan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat telah mendapatkan alokasi bantuan untuk merehabilitasi tiga unit rumah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi.

“Saat ini masih dalam proses pelengkapan beberapa dokumen yang kita koordinasikan dengan satgas. Semoga secepatnya bisa dilaksanakan,” ucap Franc Bernhard Tumanggor.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkomitmen untuk segera menyelesaikan tahapan administratif yang diperlukan agar bantuan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana dapat segera terealisasi.

Penulis : Benny Solin

Editor : Redi Setiawan