Kue APBD Dibagi Lingkar Kekuasaan, Rakyat Hanya Dijadikan Alasan Kepentingan

Bogor, MNP – Saat ada kue APBD dikuasai tim sukses para penguasa, anggaran daerah pun tak lagi berdiri sebagai instrumen untuk pembangunan, melainkan berubah menjadi alat balas jasa politik.

Fenomena ini bukan cerita baru. Selalu berulang dari satu periode ke periode berikutnya, dari penguasa satu ke yang lain nya, sembunyi rapih di balik istilah Teknokratis seperti : “Program Skala Prioritas” hingga “KSD (Kebutuhan Strategis Daerah” tertentu.

Fakta di dalam prakteknya, perencanaan anggarannya saja kerap tersandera oleh kepentingan sempit. Proyek lahir bukan dari kebutuhan publik yang terukur, namun dari komitmen tidak tertulis antara penguasa pada para penyokong kekuasaannya.

Akibatnya, skema belanja daerah nampak kehilangan orientasinya. Infrastruktur dibangun tanpa urgensi, pengadaan dipaksakan, dan alokasi dana dipelintir agar mengalir ke kantong yang sama, yakni ke orang – orang yang dianggap telah berjasa, bersama sama memenangkan penguasa di dalam kontestasi politik.

Lebih berbahaya lagi, ketika tim sukses menjelma nyata menjadi “ Aktor Bayangan” didalam pengelolaan APBD, birokrasi makin kehilangan independensinya.

Aparatur Sipil Negara didorong patuh bukan lagi kepada aturan, melainkan kepada isyarat kekuasaan penguasanya. Fungsi pengawasan makin melemah saja, mekanisme tender pun kehilangan daya saingnya, dan transparansi tinggal jargon semu di atas kertas perencanaan.

Rakyat, sebagai pemilik sah anggaran, hanya menjadi penonton. Hak publik atas pelayanan berkualitas ikut tergerus transaksi politik, yang tidak pernah mereka sepakati.

Ketimpangan pun kian melebar, segelintir elite ikut menikmati keuntungan, sementara masyarakatnya yang menanggung dampak negatif, dari kebijakan yang tidak efektif berkelanjutan.

Jika praktek negatif seperti tadi terus dibiarkan, APBD akan semakin jauh dari ruh dan amanah konstitusinya, dari yang seharusnya bisa menjadi cerminan keadilan sosial, bukan menjadi satu lembar daftar pembayaran hutang politik penguasa ke para tim suksesnya.

Tanpa keberanian untuk memutus mata rantai kepentingan itu dalam mesin kendaraannya (kekuasaannya : red), maka suksesi dalam pengelolaan anggaran pemerintahannya bagi pembangunan daerah, hanya akan berupa retorika kampanye politik semata, dihempas nyaringnya suara sound di podium kampanye politik, namun akan tetap hampa di lapangan, ketika ketidak adilan sosial dalam kehidupan ekonomi rakyat di wilayahnya, masih terus terjadi.

Selain kehampaan, pemicu makin renggangnya tingkat kesenjangan sosial ekonomi, dalam konteks itu (bagi-bagi Kue APBD : red), juga bisa berbuntut makin merebaknya kelompok baru “Serakah Nomic” yang jelas jelas merusak bahkan bisa “melenyapkan Marwah dan Jiwa sejati Reformasi” Kita, yakni pengentasan praktek – praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dari segala bidang kehidupan, di seluruh wilayah negara Kita secara berkesinambungan.

Namun jika faktanya dalam dinamika kehidupan sosial ekonomi masih saja terjadi, lalu terkesan sengaja terus dibiarkannya tumbuh subur oleh instrumen penguasa di tubuh pemerintah Kita, baik di pemerintahan pusat mau pun pemerintahan daerah, maka pengentasan KKN itu hanya mimpi di siang hari.

Penulis : Lukman Hakim Pimred