Tasikmalaya, MNP – Pertemuan Lintas Sektor dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dilaksanakan di Aula UPTD Puskesmas Bungursari, Kota Tasikmalaya.
Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi bersama sekaligus perumusan tindak lanjut dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Senin (15/12/2025).
Acara dibuka langsung oleh Kepala Subbagian UPTD Puskesmas Bungursari yang mewakili Kepala Puskesmas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Cibunigeulis, Sekretaris Kelurahan mewakili Lurah Bungursari, para Ketua RW dan RT, kader Posyandu, serta tamu undangan lainnya dari berbagai unsur masyarakat.
Lurah Cibunigeulis, Denny Rafiudin Ahmad Fauzi, ST, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MMD sebagai forum evaluasi diri, khususnya dalam pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Cibunigeulis.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk merumuskan langkah tindak lanjut peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya preventif dan promotif.
“Yang paling utama adalah pencegahan melalui promosi kesehatan, termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bentuk ikhtiar mencegah penyakit.
Dari sisi sarana prasarana, Posyandu menjadi prioritas karena merupakan garda terdepan promosi kesehatan di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dengan komitmen bersama, capaian kesehatan di wilayahnya terus menunjukkan hasil positif, di antaranya status Open Defecation Free (ODF) yang telah mencapai 100 persen serta harapan penurunan angka stunting.
Selain itu, peningkatan sarana prasarana kesehatan, khususnya optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu), menjadi fokus dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, H. Ujang Andi Irawan, S.Kep., Ners., M.M, selaku Kepala Subbagian UPTD Puskesmas Bungursari yang mewakili Kepala Puskesmas, menjelaskan bahwa MMD merupakan bentuk nyata kerja sama lintas sektor.
Melalui forum ini, berbagai unsur masyarakat dikumpulkan untuk membedah permasalahan kesehatan yang ada sekaligus mencari solusi dan bentuk intervensi yang tepat.
“Ketua RW, RT, lurah, kader, tokoh masyarakat, alim ulama, dan sektor lainnya kita hadirkan untuk mengidentifikasi masalah, baik terkait penyakit maupun sarana prasarana kesehatan seperti Posyandu. Dari hasil musyawarah, ada yang langsung diintervensi oleh puskesmas, ada yang oleh kelurahan, dan ada pula yang melibatkan sektor lain,” jelasnya.
Dalam MMD tersebut, sejumlah isu mencuat, di antaranya kebutuhan peningkatan sarana prasarana Posyandu. Hal ini akan ditangani secara lintas sektor, termasuk melalui dukungan dana kelurahan.
Bahkan, untuk tahun 2026, Kelurahan telah menganggarkan pembangunan atau peningkatan dua Posyandu, yang dinilai sebagai bentuk dukungan luar biasa terhadap program kesehatan.
Selain itu, aspirasi terkait honor kader Posyandu juga menjadi salah satu pembahasan penting.
Menurutnya, peran kader sangat aktif dan vital sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam implementasi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), di mana kader akan melakukan kunjungan kepada keluarga berisiko dengan pendampingan tenaga kesehatan.
“Harapannya, dengan keterlibatan semua pihak—puskesmas, kelurahan, kecamatan, kader, dan tokoh masyarakat—intervensi kesehatan ke depan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya.
Melalui MMD ini, berbagai aspirasi masyarakat dihimpun untuk kemudian dimusyawarahkan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan sumber pendanaan masing-masing pihak, demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Bungursari.
![]()









Tinggalkan Balasan