DPC PWRI Kota Tasik Apresiasi Pemkab Tasikmalaya Amankan Sejumlah Mobil Dinas

Tasikmalaya, MNP – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kota Tasikmalaya menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tasikmalaya atas langkah sigap dalam mengamankan sejumlah kendaraan dinas yang tersebar di berbagai titik.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk penegakan tertib administrasi dan pengelolaan aset negara secara bertanggung jawab.

Sekretaris DPC PWRI Kota Tasikmalaya, Soni Riswandi, menilai langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menata aset agar tidak disalahgunakan.

“Kami mengapresiasi langkah konkret Pemkab Tasikmalaya dalam menertibkan kendaraan dinas. Ini merupakan wujud komitmen menjaga integritas dan ketertiban penggunaan fasilitas negara,” ujarnya, Kamis (27/6/2025).

Pengamanan dilakukan setelah adanya sorotan publik mengenai keberadaan sejumlah kendaraan dinas di lokasi-lokasi yang tidak seharusnya.

Pemkab bertindak cepat untuk menarik dan mengamankan mobil-mobil tersebut sebagai upaya menjaga aset agar tetap digunakan sesuai fungsinya.

Menurut DPC PWRI, ketertiban administrasi seperti ini sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Penataan penggunaan mobil dinas harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, agar seluruh aset negara dapat digunakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesan pembiaran,” kata Soni.

PWRI juga menyampaikan harapan agar proses ini terus dikawal secara konsisten. Selain pengamanan fisik kendaraan, penting juga dilakukan pendataan serta pembaruan regulasi penggunaan agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari.

“Yang terpenting adalah bagaimana langkah ini menjadi bagian dari sistem pembenahan jangka panjang. Tidak cukup hanya pengamanan, tapi juga harus ada regulasi yang diperketat serta sistem kontrol yang berjalan secara berkala,” tambahnya.

DPC PWRI menyatakan kesiapan untuk terus mendukung dan mengawal berbagai langkah positif yang dilakukan Pemkab Tasikmalaya, khususnya yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Langkah ini diharapkan menjadi contoh positif bagi instansi pemerintahan lainnya agar lebih tertib dalam pengelolaan aset dan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Penulis : Redaksi