Oleh: Acep Igin Ginanjar – Aktivis Pemuda Tasikmalaya
Saya, Acep Igin Ginanjar, warga Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sekaligus representasi dari generasi muda yang peduli pada hak-hak dasar masyarakat, menyampaikan pernyataan ini sebagai bentuk kegelisahan kolektif dan desakan keras terhadap pemerintah daerah.
Jalan Ini Bukan Lagi Sekadar Rusak, Tapi Sudah Jadi Simbol Kegagalan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jalan Salopa–Cikatomas adalah nadi utama warga di Tasikmalaya Selatan. Bukan jalan tol. Bukan proyek prestisius. Tapi jalur hidup yang menghubungkan sekolah, pasar, rumah sakit, dan harapan.
Kini, jalan itu telah menjadi kubangan lumpur dan lubang-lubang kematian. Kendaraan rusak. Anak sekolah tergelincir. Ambulans terlambat. Ibu hamil harus berjuang di atas batu tajam. Semua itu nyata. Semua itu luka. Dan luka itu telah dibalut terlalu lama dengan diamnya kekuasaan.
Rakyat Bukan Objek Pembangunan, Tapi Subjek Hak Konstitusional
Kondisi Jalan Salopa–Cikatomas yang tak kunjung diperbaiki adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi:
• Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan fasilitas publik yang memadai.
• UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa jalan adalah bagian dari sistem transportasi nasional yang mendukung keadilan dan pertumbuhan.
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat langsung kepada pemerintah kabupaten untuk memelihara dan memperbaiki jalan-jalan kewenangannya.
Jika pemerintah daerah gagal menjalankan itu, maka sejatinya pemerintah sedang membiarkan rakyat hidup tanpa perlindungan negara.
Pemerintah Baru, Tapi Apakah Jiwanya Baru?
Kini, kita telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang baru: Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi. Harapan rakyat kembali bangkit, meski dengan hati-hati.
Tapi harapan bukan berarti pengampunan otomatis terhadap kelambanan. Apalagi bila yang dibutuhkan adalah kehadiran konkret, bukan pidato manis.
Kami tidak butuh pemimpin yang hanya bagus di baliho. Kami tidak butuh pejabat yang hanya pandai berbicara soal “visi dan misi.”
Kami butuh tindakan. Kami butuh perbaikan. Kami butuh jalan yang layak
Dengan ini, kami menyampaikan tiga tuntutan yang jelas dan tak bisa ditawar:
1. Segera tetapkan Jalan Salopa–Cikatomas sebagai prioritas utama dalam 100 hari kerja pemerintahan.
Jangan tunggu instruksi dari pusat, jangan tunggu trending di media sosial. Tunjukkan kepemimpinan dari kesadaran, bukan kepanikan.
2. Alokasikan anggaran dari APBD secara khusus dan terbuka, atau perjuangkan dana dari provinsi/pusat dengan transparansi.
Jangan beri kami alasan soal “proses panjang.” Yang panjang itu jalan kami, bukan birokrasi Anda.
3. Libatkan rakyat dalam pengawasan perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan ini.
Rakyat berhak tahu ke mana uangnya pergi. Rakyat bukan hanya korban pembangunan, tapi pengawasnya.
Jika Kalian Diam, Maka Jalan Ini Akan Bicara Lebih Keras
Pemerintah yang tak mendengar rakyat, akan disusul oleh gelombang kritik yang tak bisa dibungkam. Jika suara-suara dari selatan tak didengar, maka kami akan memastikan bahwa suara itu bergema hingga pusat.
– Kami tidak sedang berpolitik. Kami sedang menagih hak.
– Kami tidak meminta belas kasih. Kami menuntut tanggung jawab.
– Karena ketika negara absen dari jalan kami, maka keadilan pun ikut hilang dari peta.
– Kami warga di selatan Tasikmalaya sudah terlalu lama bersabar. Tapi sabar rakyat ada batasnya.
Jalan Salopa–Cikatomas telah menjadi simbol pengabaian dan ketidakadilan. Kini saatnya menghapus simbol itu, dan menggantinya dengan bukti bahwa negara masih peduli.
Jika pemimpin hari ini gagal menjawab jeritan rakyat, maka rakyat akan mengingatnya bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai penjaga kursi kekuasaan yang tuli terhadap derita.
Salam keadilan, dari jalanan yang belum selesai.
Tasikmalaya, 8 Juni 2025
Aktivis Pemuda | Warga Tanjungsari, Kecamatan Salopa
![]()









Tinggalkan Balasan