Ketua KNPI Cibeureum: Pilkada Kota Tasikmalaya, Politik Praktis Terjebak Jaringan Kekuasaan 

Tasikmalaya, MNP – Pesta Demokrasi Pilkada telah menjadi ajang yang menarik perhatian banyak kalangan, namun beberapa tahun terakhir, semakin tampak bahwa dominasi dinasti politik.

Selain itu, adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) TNI, POLRI, serta Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses politik telah menciptakan situasi yang jauh dari netralitas.

Hal tersebut dikatakan Ketua KNPI Cibeureum Arip Muztabasani dalam menyikapi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.

Menurutnya, di satu sisi Kota Tasikmalaya memiliki kekayaan budaya dan sejarah politik yang kental, tapi kini seolah terjebak dalam jaringan kekuasaan yang terpusat pada beberapa keluarga politik.

Arip Muztabasani menyebut, dinasti politik ini terus mendominasi berbagai jabatan strategis dan mereka mengendalikan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi masa depan masyarakat kota tasikmalaya.

Pasalnya, keterlibatan mereka dalam pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung, menciptakan kesan bahwa demokrasi di Kota Tasikmalaya lebih condong pada kepentingan pribadi, atau kelompok, ketimbang aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi dari proses pemilihan.

Disisi lain, keterlibatan ASN, TNI, POLRI, dan BIN dalam politik praktis semakin memperburuk situasi. Seharusnya, instansi-instansi tersebut bertugas untuk menjaga netralitas dalam setiap progres politik.

“Namun kenyataanya banyak anggota yang terlibat dalam kampanye atau bahkan mengambil posisi dibalik layar untuk mendukung calon tertentu,” ujar Arip Muztabasani.

Hal ini menambah kecurigaan bahwa pilkada di Kota Tasikmalaya tidak berjalan secara adil, dan rakyat yang seharusnya menjadi penentu suara malah terjebak dalam dinamika yang sudah dikuasai oleh kekuatan tertentu.

Pilkada yang ideal seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mereka percayai, bukan ruang yang sudah dikendalikan kekuatan politik yang terbentuk melalui hubungan dinasti dan intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya menjaga netralitas.

“Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan besar tentang seberapa jauh demokrasi Kota Tasikmalaya dapat berjalan dengan jujur dan adil, jika struktur kekuasaan yang ada justru membatasi ruang bagi perubahan dan perbaikan yang nyata,” pungkasnya.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan