Pj Sekda Enggan Ditemui? Dewan Pembina PWRI Kota Tasik Angkat Suara 

Jumat, 25 Oktober 2024 - 18:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Dewan Pembina DPC PWRI Kota Tasikmalaya angkat bicara terkait Pj Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya yang dinilai enggan menerima kunjungan audensi & silaturahmi DPC PWRI Kota Tasikmalaya.

Padahal banyak yang perlu dikomunikasikan terhadap PJ Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goparulloh notabene sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyaknya kegiatan hampir di setiap dinas di TA 2024 ini, membuat DPC PWRI Kota Tasikmalaya ingin mempertanyakan dengan berbagai pandangan serta tinjauan adanya dugaan dari kegiatan-kegiatan tersebut yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk itu, DPC PWRI Kota Tasikmalaya melayangkan surat permohonan auden/silaturahmi kepada Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Namun sangat disayangkan permohonan tersebut tidak mendapatkan respon yang menggembirakan terkesan tidak diperhatikan.

Seharusnya, pejabat publik tidak boleh membatasi diri, apalagi menolak saat ditemui wartawan, secara kelembagaan sudah melayangkan surat audensi sampai hari ini belum juga menerima surat balasan.

Menyikapi itu, Dewan Pembina DPC PWRI Kota Tasikmalaya Dadi Abidarda melalui pesan WhatsApnya belum lama ini menyampaikan, seharusnya Sekda kooperatif terhadap apapun yang kaitannya dengan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jabatan Sekda melekat sekali tanggungjawabnya terhadap siapapun mereka (masyarakat) untuk mendahulukan kepentingan masyarakat, apalagi dari rekan media yang jelas-jelas sebagai mitra kerja mereka.

“Ada apa dengan Sekda, sampai tidak bisa bertemu dengan kita bagian dari stakeholder yang seharusnya diperhatikan apapun kepentingannya,” pungkas Dadi Abidarda.

Loading

Penulis : Gobreg

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Pastikan Dapur Bersih dan Klinik Standar, Ditjenpas Sambangi Rutan Kelas I Jakarta Pusat
Ketua AWIBB Jabar Puji Kades Sukamulya, Dobrak Stigma Dinasti Keluarga
Bupati Paris Yasir Buka Rakor TIMPORA, Dorong Sinergi Pengawasan Orang Asing di Jeneponto
Milad IGRA ke-24, Bupati Cecep Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Guru RA dan Pendidikan Anak Usia Dini
Datangi Kejari Pemalang, Yayasan Cakrawala Minta Transparansi Kasus Dana Hibah Dindikpora 2024
‎Dandim 0611/Garut Pimpin Langsung Olahraga Bersama, Perkuat Soliditas Prajurit
Tolak Jadi Generasi Rapuh! Pemuda Bungursari Dibekali Edukasi Organisasi dan Seni Budaya
Inspektorat Bartim Kebut Hitung Kerugian Negara Kasus Perumdam Tirta Janang, Target Tuntas Desember 2026

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 19:09 WIB

Pastikan Dapur Bersih dan Klinik Standar, Ditjenpas Sambangi Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:00 WIB

Ketua AWIBB Jabar Puji Kades Sukamulya, Dobrak Stigma Dinasti Keluarga

Selasa, 3 November 2026 - 18:46 WIB

Bupati Paris Yasir Buka Rakor TIMPORA, Dorong Sinergi Pengawasan Orang Asing di Jeneponto

Selasa, 3 November 2026 - 18:41 WIB

Milad IGRA ke-24, Bupati Cecep Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Guru RA dan Pendidikan Anak Usia Dini

Selasa, 3 November 2026 - 17:59 WIB

Datangi Kejari Pemalang, Yayasan Cakrawala Minta Transparansi Kasus Dana Hibah Dindikpora 2024

Berita Terbaru

Berita terbaru

Ketua AWIBB Jabar Puji Kades Sukamulya, Dobrak Stigma Dinasti Keluarga

Selasa, 3 Nov 2026 - 19:00 WIB