Enrekang, MNP – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispustaka) Kabupaten Enrekang ikut serta dan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Enrekang Nomor 9 Tahun 2024.
Acara yang dihadiri para Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Enrekang tersebut membahas tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Senin, 22 Juli 2024.
Kegiatan yang diikuti 100-an peserta ini dilaksanakan di Aula Lantai 4 Dispustaka Enrekang, secara resmi dibuka oleh Pj. Bupati Enrekang, Dr. H. Baba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Plt Kepala Dispustaka Kabupaten Enrekang, Amrullah, S.Si sangat mengharapkan para kepala desa dapat membantu pemerintah daerah menyiapkan generasi masa depan yang memiliki literasi melalui pengembangan perpustakaan desa/kelurahan.
“Semoga niat kita meningkatkan literasi di Enrekang diridhai Allah swt, kami sangat berharap dukungan teman-teman kepala desa sebagai penentu kebijakan di desa dapat membantu menyukseskan perbup untuk menyiapkan generasi masa depan,” harapnya.
Amrullah pun menyampaikan terima kasih kepada Pj Bupati Enrekang yang mendorong Dispustaka untuk segera mensosialisasikan Peraturan Bupati demi peningkatkan literasi di Kabupaten Enrekang.
Dalam sambutannya, PJ Bupati Enrekang H. Baba menyampaikan bahwa adanya peraturan bupati tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
“Yaitu Tentang Penyelengaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi serta Surat Edaran Bersama Kemendesa PDTT dengan Perpustakaan Nasional terkait Gerakan Literasi Desa,” jelasnya.
Menurut H. Baba, membangun literasi bukan sesuatu yang gampang seperti membalikkan telapak tangan, karenanya dibutuhkan kerja keras, kolaborasi, sinergi dengan berbagai stakeholder, bahkan kepada unsur kampus, media, maupun organisasi masyarakat yang peduli dengan urusan literasi.
“Kita perlu membangun sinergi dengan model Pentahelix, membangun setiap komponen agar dapat berkolaborasi dengan baik,” ujarnya.
Di samping itu, Pj. Bupati juga mengutarakan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam mengefektifkan keberadaan perpustakaan desa/kelurahan, seperti pendanaan, sarana prasarana, pembinaan hingga strategi mendorong minat baca.
Untuk itu, ia pun mengharapkan agar kepala desa dapat memberikan perhatian terhadap peningkatan literasi melalui perpustakaan.
“Saya berharap kepala desa yang hadir mungkin anggaran desa dapat disisihkan untuk pembentukan atau pengembangan perpustakaan”, harapnya dihadapan para Kepala Desa.
Sementara itu, dalam Sosialisasi, Pustakawan Ahli Utama, Drs. Haidar, MM memaparkan secara teknis penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2024.
Ia pun juga menjelaskan mengenai pembiayaan dari perpustakaan desa/kelurahan yang dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa, termasuk insentif pengelola perpustakaan yang diberikan berdasarkan klaster yang akan ditetapkan untuk tahun anggaran 2025.
Untuk diketahui, dalam Perbup tersebut juga mengatur mengenai strategi pengembangan perpustakaan melalui Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Pemerintah Desa melalui pembinaan dan pendampingan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didorong untuk melakukan pengembangan program literasi desa melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Penulis : Mat
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan