TASIKMALAYA, MNP – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tasikmalaya mendatangi gedung DPRD Kota Tasikmalaya untuk menggelar audiensi terkait transparansi anggaran pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUMKM Perindag), Kamis (08/01/2026).
Kedatangan para aktivis mahasiswa ini diterima langsung oleh Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat I.
Fokus utama audiensi adalah meminta kejelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran, khususnya terkait dugaan pemecahan paket pekerjaan di dinas tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, H. Rahmat Sutarman, yang memimpin jalannya rapat menjelaskan bahwa pihak mahasiswa mempertanyakan adanya indikasi pemecahan paket proyek.
Namun, setelah dikonfirmasi kepada pihak Dinas Indag, hal tersebut merupakan detail alokasi untuk sub-kegiatan.
“Tadi disampaikan secara jelas bahwa itu bukan pemecahan paket pekerjaan, melainkan sub-sub alokasi anggaran. Terutama untuk insentif PCPL, petugas pengawal, serta insentif narasumber di berbagai pelatihan,” ujar H. Rahmat kepada awak media usai rapat.
Ia menambahkan, kesalahpahaman informasi kemungkinan muncul dari data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang bersifat global.
“Di RUP informasi yang masuk secara global, memang belum dirinci detail sub-kegiatannya, tapi tadi sudah dipaparkan secara rinci di dalam rapat,” imbuhnya.
Berdasarkan penjelasan dari pihak Dinas Indag, Inspektorat, dan Balitbangda, Komisi II menilai mekanisme yang berjalan, mulai dari perencanaan hingga proses lelang, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami memandang secara normatif tidak ada masalah, sudah sesuai regulasi. Pihak GMNI pun tadi sudah bisa menerima klarifikasi yang disampaikan oleh dewan, Inspektorat, maupun Balitbangda,” terang H. Rahmat.
Meski audiensi berjalan lancar, sempat muncul interupsi dari pihak mahasiswa terkait ketidakhadiran Kepala Bappelitbangda, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Indag.
Diketahui, yang bersangkutan berhalangan hadir karena sedang mengikuti kegiatan PGD (Pendidikan Gelar/Dinas).
“GMNI meminta beliau dihadirkan langsung. Kami menyarankan untuk menempuh mekanisme baru jika memang kehadiran Kaban Balitbangda sangat dibutuhkan, nanti dijadwalkan kembali waktunya,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan mahasiswa soal audit, H. Rahmat menjelaskan bahwa proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk anggaran tahun 2025 baru akan dimulai pada Februari 2026 mendatang.
H Rahmat menyebut, Audit BPK biasanya turun bulan Februari hingga Juni untuk menyisir seluruh anggaran dinas. Nanti DPRD akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut.
“Jika ada temuan ketidaksesuaian peruntukan atau pelanggaran, akan disampaikan secara transparan melalui Pansus,” pungkasnya.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
