Lampung Selatan, MNP – Pelaksanaan Program Makan Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kembali menuai sorotan publik.
Paket MBG yang dibagikan oleh Dapur SPPG Sidomulyo untuk dikonsumsi siswa selama satu minggu dinilai tidak memenuhi standar pemenuhan gizi minimum sebagaimana telah diarahkan oleh pemerintah pusat, Selasa (23/12/2025).
Paket MBG tersebut terdiri dari susu UHT, telur rebus, roti, biskuit, dan buah. Berdasarkan keterangan wali murid yang diterima awak media, seluruh bahan makanan tersebut diperuntukkan sebagai asupan makan anak selama empat hari hingga satu minggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, komposisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan protein, vitamin, dan zat gizi penting bagi anak usia sekolah.
Menurut para wali murid, menu yang didominasi oleh pangan berbasis tepung dan produk olahan berpotensi hanya memberikan rasa kenyang, tanpa menjamin kualitas gizi yang optimal.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan tujuan utama Program MBG, yakni meningkatkan status gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar peserta didik.
Jika merujuk pada kebijakan resmi pemerintah serta petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN), Program MBG wajib memenuhi prinsip gizi cukup, seimbang, dan berkelanjutan.
Program ini secara khusus menekankan pemenuhan asupan protein hewani dan nabati, vitamin, mineral, serta karbohidrat yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden terkait Badan Gizi Nasional.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan makanan. Setiap menu harus memenuhi standar gizi seimbang, mencakup protein, vitamin, mineral, dan karbohidrat sesuai kebutuhan anak,” jelasnya.
Sejumlah pihak yang memahami kebijakan gizi nasional menilai bahwa standar MBG merupakan batas minimum yang wajib dipenuhi.
Apabila paket makanan diberikan untuk jangka waktu kurang lebih satu mingguan, maka pemenuhan gizi minimal tersebut juga harus disesuaikan dengan durasi konsumsi.
“Standar MBG adalah batas minimum. Jika paket tersebut diperuntukkan untuk satu minggu, maka pemenuhan gizinya juga harus dihitung untuk empat hari bukan dikurangi,” ujar salah satu sumber.
Alasan hari libur sekolah yang sebelumnya disampaikan oleh pengelola dapur dinilai tidak relevan untuk menurunkan standar gizi.
Kendala distribusi seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang baik, bukan dengan mengorbankan kualitas asupan gizi anak.
Kondisi ini mendorong desakan dari berbagai pihak agar pengawasan terhadap Dapur SPPG Sidomulyo diperketat.
Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan, mencakup perencanaan menu, mekanisme distribusi, serta kepatuhan terhadap standar MBG yang telah ditetapkan pemerintah dan Badan Gizi Nasional.
Awak media juga telah melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dapur SPPG Sidomulyo terkait dasar penentuan paket MBG, acuan standar gizi pemerintah yang digunakan, serta perhitungan kecukupan gizi dalam paket tersebut.
Saat ditemui pada Selasa, 23 Desember 2025, di sebuah rumah makan, Kepala Dapur MBG Sidomulyo, Ananda, bersama rekannya mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan program.
Ia membenarkan bahwa terdapat telur dalam paket MBG yang sudah dalam kondisi busuk.
“Itu kelalaian kami, Pak. Kami akui salah. Ke depan akan kami evaluasi lagi dan kami akan lebih berhati-hati,” ujarnya kepada awak media.
Pernyataan tersebut memperkuat sorotan publik terhadap pentingnya pengawasan ketat dan tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mengingat program ini menyangkut hak dasar anak atas gizi yang layak dan merupakan bagian dari program strategis nasional.
Penulis : Jun
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan