BARITO TIMUR, MNP – Proyek pembangunan UPTD Puskesmas Dayu dengan nilai anggaran lebih dari Rp5 miliar yang dikerjakan oleh CV. Hipka Group Pusat Palangka Raya menuai sorotan tajam.
Sejumlah pegawai internal puskesmas mengungkapkan bahwa hasil pekerjaan diduga jauh dari standar dan terkesan dikerjakan asal-asalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, berbagai kerusakan dan ketidaksesuaian ditemukan di sejumlah bagian bangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di antaranya, pemasangan keramik yang banyak dalam kondisi kosong dan tidak merekat dengan baik, serta atap bangunan yang sudah mengalami kebocoran di beberapa titik penting seperti selasar depan, loket pelayanan, hingga ruang apoteker.
Tak hanya itu, fasilitas penunjang juga dinilai tidak berfungsi maksimal. Lampu pada papan nama “Puskesmas” dilaporkan tidak menyala, begitu pula dengan tulisan “UGD” yang seharusnya menjadi penanda layanan darurat.
Kondisi pintu juga dikeluhkan karena tidak dapat dikunci secara optimal, sehingga berpotensi mengganggu keamanan.
Permasalahan lain yang tak kalah krusial adalah sumur bor yang tidak berfungsi, padahal menjadi sumber utama kebutuhan air bersih.
Ironisnya, posisi bangunan disebut terlalu dekat dengan septic tank atau toilet, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada aspek kesehatan lingkungan.
Selain itu, penataan lingkungan proyek juga dinilai amburadul. Sisa material bangunan tampak dibiarkan begitu saja tanpa penanganan, mencerminkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pelaksana proyek.
“Banyak yang tidak beres. Dari awal kami sudah lihat kualitasnya meragukan, tapi tetap dilanjutkan,” ujar salah satu pegawai UPTD Puskesmas Dayu yang enggan disebutkan namanya, Selasa (17/3/2026).
Yang menjadi perhatian serius, proyek pembangunan ini diketahui turut didampingi oleh tim dari Kejaksaan Negeri Barito Timur. Namun demikian, fakta di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengawasan yang dilakukan.
Publik kini mendesak adanya audit menyeluruh serta investigasi mendalam terhadap proyek tersebut.
Pasalnya, anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari uang negara seharusnya menghasilkan fasilitas kesehatan yang layak dan berkualitas, bukan justru menyisakan persoalan yang merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Hipka Group maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi.
![]()
Penulis : Yulius Yartono
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan