Kab Lampura, MNP – Kabupaten Lampung Utara meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Lampung.
Hal itu berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023 yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan dihadiri oleh para pejabat penting dari kedua belah pihak, Selasa (28/5/2024).
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Masmudi S.E.M.SI.AK.CA,CSFA, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara atas komitmen dan kerja kerasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemkab Lampung Utara sukses dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pencapaian opini WTP ini merupakan bukti nyata dari komitmen tersebut,” kata Masmudi.
Menurutnya, Opini WTP ini bukan hanya sebuah penghargaan tetapi juga merupakan amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan.
“Kami harapkan Pemkab Lampung Utara dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Masmudi.
Penghargaan predikat WTP tersebut diterima langsung oleh pejabat PJ bupati Lampung Utara Drs. Aswarodi M.SI didampingi Ketua DPRD Wansori SH, Sekretaris Daerah Drs Lekok MM, Plt Inspektur Ilham Akbar S.SSTP.M.H dan Kepala BPKD Ir. Mikael Saragih M.M.
Pada kesempatan itu PJ Bupati Lampung Utara mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Provinsi Lampung atas bimbingan dan arahnya selama ini.
Pj Bupati juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Lampung Utara.
Menurut PJ Bupati, pencapaian opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak di lingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ungkap PJ Bupati.
Penyerahan penghargaan WTP ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten Lampung Utara untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya
Dengan demikian diharapkan dapat terwujud tata kelola keuangan daerah yang transparan akuntabel dan berkelanjutan.
![]()
Penulis : Basir
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan