Minta Tanggung Jawab, Kades Harumansari Sebut Vendor Internet Tidak Profesional

Garut, MNP – Kepala Desa Harumansari Kecamatan Kadungora H. Dede Rosita, menyampaikan keluhan terhadap para vendor/perusahaan pengelola internet yang tidak bertanggung jawab terhadap asetnya sehingga merugikan warga masyarakat.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara singkat Kepala Desa Harumansari Kecamatan Kadungora H. Dede Rosita dengan ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Garut, Rabu (28/05/2025).

Dede atas nama kepala Desa yang mewakili warga masyarakat Desa Harumansari mengaku sangat Kecewa kepada para perusahaan/vendor apapun itu  perusahaannya atas ketidakprofesionalan.

“Selain tidak ada informasi dan konfirmasi serta komunikasi kepada pemerintah Desa Harumansari, pihak vendor/perusahaan seperti tidak punya etika, dan adab mereka seperti orang yang buang bangkai, ketika sudah dibuang tidak pernah di lihat lagi,$ ucapnya.

Bukan tanpa sebab, Kades Harumansari berbicara karena berdasarkan data faktual di lapangan, seluruh kabel internet yang melintas di rute jalan jalan Desa, jalan jalan kabupaten maupun jalan provinsi, kondisinya semrawut dan acak acakan.

“Kejadian ini dapat menggangu keindahan, dan keamanan serta keselamatan warga masyarakat, seperti kabel internet yang dipasang di pinggir jalan Desa Harumansari,” tambahnya.

Lanjut Kades, banyak kabel yang lepas dari pengikat diatas tiangnya, sehingga kabel tersebut terjun diatas jalan, bahkan ada yang turun hingga ke atas jalan. Bahkan banyak tiangnya yang kondisinya sudah miring nyaris roboh.

“Hal ini sangat membahayakan keselamatan warga masyarakat, ini milik perusahaan yang keuntungannya setiap menit jam dan hari mungkin mencapai miliaran rupiah, tapi kenapa pihak perusahaan, lepas tanggung jawabnya, Cos Leos,” tegasnya.

Kades berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut dinas yang membidangi agar dapat memberikan teguran dan tindakan kepada para perusahaan/Vendor pengelola internet.

Bahkan Kades Harumansari membuat surat nota keberatan atas pemasangan kabel internet yang melintas wilayahnya.

“Karena perusahaan/Vendornya dinilai tidak ada pertanggung jawaban terkait pemeliharaan, bahkan akibat tidak profesional mereka akan menggangu keselamatan warga masyarakat,” pungkas Kades.

Penulis : M.Karno

Editor : Redi Setiawan