Karang Taruna Kota Tasikmalaya Mengkritik Pelibatan Pemuda dalam Agenda Publik

Rabu, 21 Oktober 2026 - 18:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TASIKMALAYA, MNP – Tidak dilibatkannya organisasi kepemudaan dalam sebuah agenda publik semestinya menjadi bahan evaluasi bersama.

Bukan karena persoalan undangan semata, melainkan menyangkut bagaimana komunikasi dibangun dan sejauh mana kontribusi pemuda ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Heri Sulihudin, S.Pd.I., menegaskan bahwa pemuda bukan sekadar pelengkap dalam setiap momentum kegiatan pemerintah.

Organisasi kepemudaan memiliki peran sosial yang nyata dan semestinya dipandang sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat.

Sorotan tersebut mengemuka di tengah perhatian terhadap pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional di Kota Tasikmalaya, khususnya menyangkut pelibatan unsur organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Bagi Heri, persoalan ini tidak seharusnya dibawa ke arah polemik personal ataupun dijadikan sumber perpecahan.

Namun, momentum tersebut patut menjadi refleksi bagi semua pihak tentang pentingnya keterbukaan komunikasi dan pelibatan elemen masyarakat secara proporsional.

“Undangan bukanlah ukuran pengabdian. Namun, komunikasi dan pelibatan merupakan bagian penting dari upaya membangun kemitraan yang sehat antara pemerintah dan organisasi kepemudaan,” katanya.

Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang tumbuh dan bekerja di tengah masyarakat.

Perannya tidak terbatas pada kegiatan seremonial, tetapi juga berkaitan dengan kepedulian sosial, pemberdayaan generasi muda, penguatan solidaritas, serta upaya membantu menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan masing-masing.

Karena itu, menurut perspektif kemitraan yang perlu terus diperkuat, organisasi kepemudaan tidak semestinya hanya dipandang sebagai unsur pendukung ketika pemerintah membutuhkan partisipasi massa atau pelaksanaan kegiatan tertentu.

Pemuda perlu memperoleh ruang komunikasi dan partisipasi yang wajar, termasuk dalam agenda-agenda yang membawa semangat persatuan, kebangsaan, dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk pemuda yang memiliki energi, gagasan, kreativitas, dan kedekatan dengan berbagai persoalan di lapangan.

Ketika komunikasi tidak berjalan optimal, yang perlu dibenahi bukan hanya mekanisme undangan, melainkan juga pola koordinasi agar hubungan antarelemen tetap terjaga.

Heri menempatkan persoalan ini sebagai momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan organisasi kepemudaan.

Kritik yang disampaikan tidak semestinya dimaknai sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai masukan agar komunikasi publik dan koordinasi kelembagaan berjalan lebih baik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dan menentukan mekanisme pelibatannya.

Namun, keterbukaan komunikasi dengan organisasi yang memiliki kontribusi sosial juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan kebersamaan.

Di sisi lain, organisasi kepemudaan pun perlu menjaga kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, mengedepankan dialog, serta memastikan kritik tetap berorientasi pada perbaikan.

Dengan pendekatan tersebut, persoalan pelibatan organisasi tidak berhenti sebagai polemik sesaat, tetapi menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pola komunikasi dan memperluas kolaborasi yang lebih inklusif.

Karang Taruna Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak bergantung pada kehadiran dalam sebuah seremoni. Komitmen organisasi tetap dijalankan melalui kerja sosial dan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Namun, semangat pengabdian tersebut idealnya berjalan beriringan dengan hubungan kelembagaan yang saling menghormati.

Pemerintah dan organisasi kepemudaan tidak perlu ditempatkan dalam posisi berhadap-hadapan, sebab keduanya memiliki ruang kontribusi masing-masing bagi kemajuan daerah.

Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang terbuka, koordinasi yang konsisten, serta pelibatan yang mempertimbangkan relevansi dan peran setiap unsur dalam suatu kegiatan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada seberapa meriah sebuah acara atau siapa saja yang hadir di dalamnya.

Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana kegiatan dan kebijakan tersebut memperkuat persatuan, menjawab kebutuhan masyarakat, serta membuka kesempatan bagi berbagai elemen untuk berkontribusi.

Pesan Heri Sulihudin jelas, Karang Taruna tidak menuntut perlakuan istimewa. Yang diperlukan adalah penghargaan terhadap peran organisasi, komunikasi yang sehat, dan kesempatan untuk berkontribusi sebagai mitra pembangunan.

Sebab, pemuda bukan sekadar pelengkap dalam agenda pembangunan. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab, gagasan, dan potensi untuk ikut menentukan arah kemajuan Kota Tasikmalaya.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Izin Jual Obat di Minimarket dan KDMP: Di Mana Hak Apoteker?
Kepala KUA Malangbong Perkuat Sinergitas dengan Insan Pers, Pelayanan Publik Tuai Apresiasi
Soal Dugaan Afiliasi Anggota DPRD, GPI Tuntut Legalitas Penggalian PT Agatha Grup
Hari Santri Tanpa GP Ansor, Pemkot Tasik Disentil: Kami Santri Mbah Hasyim, Bukan Santri Kekuasaan!
Momentum HSN 2026, Ketua Indoboxing Laga Inau Minta Pemuda Teladani Semangat Perjuangan Santri
Sigap dan Peduli, Pemdes Wanakerta Cibatu Bantu Korban Rumah Roboh di Kp Margaluyu
Demo di Kalteng, Dua Sisi Etika di Tengah Kabut Asap
K-OFPN Digugat di PHI Medan, Persidangan Masuki Agenda Pemeriksaan Saksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 18:01 WIB

Karang Taruna Kota Tasikmalaya Mengkritik Pelibatan Pemuda dalam Agenda Publik

Rabu, 21 Oktober 2026 - 17:39 WIB

Izin Jual Obat di Minimarket dan KDMP: Di Mana Hak Apoteker?

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:28 WIB

Kepala KUA Malangbong Perkuat Sinergitas dengan Insan Pers, Pelayanan Publik Tuai Apresiasi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:46 WIB

Soal Dugaan Afiliasi Anggota DPRD, GPI Tuntut Legalitas Penggalian PT Agatha Grup

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:08 WIB

Hari Santri Tanpa GP Ansor, Pemkot Tasik Disentil: Kami Santri Mbah Hasyim, Bukan Santri Kekuasaan!

Berita Terbaru

Ilustrasi

Barito Timur

Izin Jual Obat di Minimarket dan KDMP: Di Mana Hak Apoteker?

Rabu, 21 Okt 2026 - 17:39 WIB