TASIKMALAYA, MNP – Banjir yang kerap melanda wilayah Kampung Panyarang, Kelurahan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kembali memicu keluhan para pengguna jalan dan warga sekitar.
Peristiwa yang terjadi pada Kamis sore (09/04/2026) menjadi bukti nyata bahwa persoalan ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan diduga kuat sebagai akibat dari tata kelola lingkungan yang kurang bijak.
Hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang turun sore itu menyebabkan lonjakan volume air secara signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, yang menjadi sorotan adalah ketidakmampuan saluran drainase di kawasan tersebut dalam menampung debit air, hingga akhirnya meluap ke badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Kondisi ini disebut-sebut semakin parah sejak berdirinya sejumlah bangunan seperti peternakan ayam boiler, dapur MBG, serta penginapan di wilayah tersebut.
Menurut keterangan beberapa warga yang enggan disebutkan namanya, bangunan-bangunan tersebut diduga milik seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang juga memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di salah satu dinas.
Ironisnya, keberadaan fasilitas tersebut justru disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab terganggunya sistem drainase di kawasan Panyarang.
Warga menilai, saluran air yang melintasi area bangunan tersebut tidak berfungsi secara optimal. Bahkan, terdapat dugaan bahwa aliran air mengalami penyempitan atau hambatan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
Akibatnya, air dengan mudah meluap ke jalan saat hujan turun, menciptakan genangan yang bukan hanya mengganggu, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan serta bau yang tak sedap.
Kritik tajam pun diarahkan kepada pihak-pihak terkait yang dianggap abai terhadap kondisi ini. Masyarakat mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan, baik secara langsung maupun melalui sindiran sosial.
Namun, hingga kini, respons yang diharapkan belum juga terlihat. Situasi ini memunculkan kesan adanya pembiaran, bahkan ketidakpedulian terhadap kepentingan publik.
Sebagai figur publik dan pemangku kepentingan, sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam hal kepatuhan terhadap aturan serta kepedulian terhadap lingkungan. Bukan sebaliknya, justru diduga berkontribusi terhadap permasalahan yang merugikan masyarakat luas.
Banjir di Panyarang kini bukan hanya persoalan genangan air, melainkan cerminan dari ketimpangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat akan semakin terkikis.
Pemerintah daerah pun diharapkan segera turun tangan secara tegas dan transparan, demi mengembalikan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya serta memastikan bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu.
Penulis : Tim
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan