Barito Timur, MNP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi Monitoring Center for Preventation (MCP) melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah).
Program ini merupakan program aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK.RI) melewati Survei penilaian Integritas (SPI).
Guna melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Inspektorat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sosialisasi tersebut, turut hadir Ketua DPRD Bartim didampingi Wakil Ketua I dan II serta anggota DPRD, Assisten I Setda, Kabag Hukum, Sekretaris dan narasumber penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Bartim serta undangan lainnya, yang dilaksanakan di ruang Rapat Raripurna. Selasa (13/6/23).
Usai sosialisasi, Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Bartim, Eprinalia menjelaskan, kegiatan sosialisasi hari ini terkait pendidikan anti korupsi kepada semua lini masyarakat. Sebenarnya yang pertama lewat para dewan, karenakan dewan adalah wakil rakyat.
Kemudian juga lanjut Eprinalia, pihaknya mulai memberikan edukasi untuk nilai-nilai integritasnya, sebab walau bagaimanapun, tentu hati nurani yang berbicara.
“Karena walau bagaimanapun banyaknya penyuluhan anti korupsi kemudian pengawasan semuanya itu kembali ke hati nurani kita,” kata Eprinalia.
Dilanjutkannya, kegiatan ini juga daporkan kepada pihak DPRD untuk pencapaian di pemerintah terkait kegiatan korsupgah dan MCP.
“Untuk saat ini Bartim pada tahun 2022 meningkat sudah di peringkat 9 dari 14 kabupaten kota, kalau dulu kita ada di peringkat 11. Semoga di tahun 2023 ini nanti kita akan lebih naik lagi,” jelasnya.
Eprinalia berharap, semua bersatu padu bahu membahu dalam memberantas korupsi melalui sistem pendidikan anti korupsi yang ada, jadi kalau yang dulu lebih dikenal di masyarakat adalah penindakan.
“Dan sekarang ini kita kampanyekan dari dini pencegahan dan pendidikannya. Dikarenakan banyak yang tidak tahu masyarakat kita ada yang terjerat,” jelas penyuluh anti korupsi ini.
Dirinya juga mengungkapkan. Untuk penyuluh anti korupsi di Barito Timur baru ada dua orang. Penyuluh anti korupsi itu sebenarnya terbuka untuk umum, kalau misalnya nanti ada link penerimaan penyuluhan anti korupsi dari KPK.RI, maka kita semua (masyarakat umum – Red ) bisa mendaftar.
“Karena semakin banyak kita menjadi penyuluhan anti korupsi maka semakin mudah lagi kita dalam bekerja sama memberantas korupsi,” jelas Eprinalia.
Rerpisah, Ketua DPRD Bartim Nursulistio mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan Inspektorat yang sudah bersilaturahmi sekaligus menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai legislator dan kawan-kawan ASN, Tim Ahli dan Staf Ahli agar kita mengetahui bagaimana proses pemerintahan yang baik dan benar.
“Kemudian hal-hal apa saja yang melanggar hukum dan bagaimana cara kita untuk bersama-sama saling menguatkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan dengan kuat baik dan bersih itulah kurang lebih tadi poinnya,” jelas Nur.
Dia berharap tentunya ini terus dilakukan, komunikasi-komunikasi pembinaan bimbingan dari Inspektorat sebagai aparat pengawas internal di pemerintah daerah ini terus berjalan dan bisa dilakukan tidak hanya kepada para legislator.
“Tetapi semua penyelenggara pemerintah di daerah baik kawan-kawan di eksekutif sampai ke tingkat desa agar semua penyelenggaraan ini berjalan dengan baik sesuai yang masyarakat harapkan,” pungkas Nursulistio. (Adi Suseno)
