BARITO TIMUR, MNP – DPRD Kabupaten Barito Timur memastikan akan memanggil PT Indopenta Sejahtera Abadi (ISA) untuk meminta klarifikasi terkait polemik dugaan penguasaan dan pemanfaatan 171 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) yang disebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Persoalan yang awalnya berkutat pada status kepemilikan tanah kini berkembang menjadi sorotan lebih luas, mulai dari legalitas aktivitas perkebunan, kesesuaian tata ruang, proses penerbitan sertifikat, hingga potensi dampak terhadap penerimaan daerah.
Anggota DPRD Barito Timur, Rafi Hidayatullah, menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberadaan sertifikat atas nama individu tidak otomatis menjawab persoalan siapa yang secara faktual menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut.
Namun, kejelasan mengenai status 171 bidang tanah tersebut tidak cukup hanya melalui keterangan satu pihak.
Penelusuran juga membutuhkan data batas HGU, dokumen SHM, peta bidang, riwayat penerbitan sertifikat, serta pemeriksaan terhadap kondisi penguasaan dan pemanfaatan lahan di lapangan.
DPRD Barito Timur diharapkan tidak berhenti pada agenda pemanggilan, tetapi memastikan persoalan ini ditindaklanjuti secara terbuka dan melibatkan instansi teknis yang berwenang.
171 bidang tanah kini menjadi ujian transparansi pengelolaan lahan di Barito Timur. Publik menunggu apakah pemanggilan PT ISA akan menghasilkan kejelasan, atau justru membuka persoalan baru yang selama ini belum terungkap.
![]()
Penulis : Yulius Yartono
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan