Dinamika Kebijakan PJ Bupati Enrekang dan Tensi Politik Mulai Memanas

Enrekang, MNP – Pilkada serentak akan dilaksanakan kurang dari 1 bulan lagi, pola komunikasi yang dilakukan para calon untuk menarik simpati publik yang kian menghangat. Hal ini mengakibatkan tensi politik semakin memanas.

Terkhusus untuk kabupaten Enrekang, dinamika politik semakin menarik menjelang proses demokrasi di 27 November 2024 mendatang.

Dinamika serta adanya beberapa aksi unjuk rasa yang terjadi di Enrekang membuat situasi sedikit berbeda di bandingkan dengan pilkada di beberapa tahun sebelumnya.

Menurut Dr. Hasruddin Nur selaku akademisi, memiliki pandangan bahwa dinamika yang terjadi hari ini di Enrekang tidak bisa kita pungkiri muaranya ada pada event politik yang akan di laksanakan.

“Tensi politik kian hari semakin memanas karena tidak bisa di pisahkan antara kepentingan politik dan beberapa kebijakan yang diambil oleh PJ Bupati yang baru,” kata Dr. Hasruddin Nur, Kamis (07/11/2024).

Beberapa hari yang lalu, PJ Bupati dituding tidak netral dalam menjalankan pemerintahan dan ada tendensi bahwa dia memilah pada salah satu pasangan calon bupati di Enrekang.

Tapi pada dasarnya, berita tersebut di bantah oleh PJ Bupati itu sendiri. Dia menyampaikan bahwa sebagai pimpinan daerah, wajib untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku, apa lagi urusan pilkada. Sesuai dengan aturan yang ada, Para ASN harus netral dan tidak memihak pada saat event politik.

Doktor Sosiologi Politik ini juga menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh PJ Bupati Enrekang, merupakan sebuah bentuk tugas dan tanggung jawab dia selaku pimpinan daerah.

Sampai hari ini Enrekang memiliki banyak permasalahan yang harus segera mungkin dibenahi. Dengan cara mengganti beberapa kepala dinas, menjadi sebuah kebijakan yang menjadi tanggung jawab pimpinan daerah untuk segera melakukan rotasi dan perubahan agar mampu mengatasi beberapa permasalahan di Enrekang.

“Meskipun keputusan PJ Bupati mendapatkan kritikan bahkan sempat di demo di kantor Bupati, tapi yakin dan pasti hal tersebut sudah di pikirkan dengan matang oleh PJ Bupati Enrekang untuk memperbaiki roda pemerintahan bisa lebih baik lagi,” terang Dr. Hasruddin Nur.

Selanjutnya, Akademisi Muda tersebut berharap agar pilkada di Kabupaten Enrekang berjalan dengan aman, tentram dan damai, tetap mengedepankan rasa saling menghormati.

Selain itu, Dr. Hasruddin Nur meminta para pasangan calon serta tim sukses saling memberikan edukasi, pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai saling menghargai seperti karakter yang dimiliki oleh Masyarakat Bumi Massenrempulu.

“Agar Roda pemerintahan di Kabupaten Enrekang bisa berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi,” tegasnya

Adapun kata Dr. Hasruddin Nur, kebijakan rotasi/mutasi oleh penjabat bupati wajib mendapatkan izin dari Kemendagri.

“Sehingga apa yg dilakukan PJ bupati sekarang bukan kebijakan mutasi ataupun rotasi dan sama sekali tidak ada pelanggaran regulasi terkait kewenangannnya Permendagri nomor 4 tahun 2023,” pungkasnya.

Penulis : Mat

Editor : Redi Setiawan