Bupati Pakpak Serahkan Laporan Keuangan Pemda kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumut

Senin, 18 Maret 2024 - 22:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakpak Bharat, MNP – Hari ini, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor hadir di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan guna menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2023.

Franc bernhard Tumanggor dalam sambutannya, dihadapan Kepala Perwakilan BPK RI, Eydu Oktain Panjaitan mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh jajaran yang berkenan menerima Lpaoran Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 ini.

Bupati juga menjelaskan, penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh timnya di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, telah mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010.

“Tentang standar akutansi Pemerintahan dan ketentuan lainnya yang mengatur penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” kata Bupati.

Namun lanjut Franc Bernhard Tumanggor, walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kesalahan atau kelemahan dalam penyajian laporan keuangan ini.

Poto bersama dengan BPK RI perwakilan Sumatera Utara

Karena itu, apabila dalam pemeriksaan rinci ditemukan kesalahan atau kelemahan dalam penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat melakukan koreksi atau rekomendasi.

“Ya, dalam rangka penyempurnaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ini,” ungkapnya.

Bupati sangat mengapresiasi audit yang dilakukan oleh tim BPK RI, dengan harapan kedepan kualitas tata kelola APBD semakin meningkat dan membawa dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.

Franc Bernhard Tumanggor menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pakpak Bharat ini langsung kepada Kepala Pewakilan BPK RI Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan.

Sesuai amanat Undang-Undang no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 56 ayat 3, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Loading

Penulis : Benny S

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Tim Gabungan Temukan Jenazah Korban Hanyut di Sungai Saninten Bogor
Polisi Bertindak ! Police Line Dipasang di Wahana Kora-Kora The Saltu, Usai Tiga Pengunjung Terluka
Anggota DPRD Barito Timur Fraksi Golkar Dukung Program MBG Presiden
DPRD Bartim Harapkan Pelayanan RSUD Tamiang Layang Terus Ditingkatkan
DPRD Bartim Monita Mustika Dewi Tekankan Pentingnya Masyarakat Melek Teknologi 
Anggota DPRD Bartim Rjmli Ajak Generasi Muda Hargai Jasa Pahlawan Nasional
Rayanto Minta Jalan Karang Langit–Janah Jari Jadi Prioritas Pembangunan
Ketua DPRD Barito Timur Ingatkan Warga Waspada Peralihan Kemarau ke Musim Hujan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:36 WIB

Tim Gabungan Temukan Jenazah Korban Hanyut di Sungai Saninten Bogor

Kamis, 19 November 2026 - 14:29 WIB

Polisi Bertindak ! Police Line Dipasang di Wahana Kora-Kora The Saltu, Usai Tiga Pengunjung Terluka

Kamis, 19 November 2026 - 14:25 WIB

Anggota DPRD Barito Timur Fraksi Golkar Dukung Program MBG Presiden

Kamis, 19 November 2026 - 14:23 WIB

DPRD Bartim Harapkan Pelayanan RSUD Tamiang Layang Terus Ditingkatkan

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

DPRD Bartim Monita Mustika Dewi Tekankan Pentingnya Masyarakat Melek Teknologi 

Berita Terbaru

Berita terbaru

Tim Gabungan Temukan Jenazah Korban Hanyut di Sungai Saninten Bogor

Kamis, 19 Nov 2026 - 14:36 WIB

Barito Timur

Anggota DPRD Barito Timur Fraksi Golkar Dukung Program MBG Presiden

Kamis, 19 Nov 2026 - 14:25 WIB