Pakpak Bharat, MNP – Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menandatangani pakta integritas guna mewujudkan Sistim Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 berjalan tertib, jujur, transparan, dan lebih manusiawi.
Bersama seluruh kepala daerah Sumatera Utara (Sumut), Franc menandatangani pakta integritas ini dihadapan Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara, Tajuddin Idris, di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan, Rabu (14/05/2025).
Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Efendy Pohan mengatakan, hal ini dilakukan demi mewujudkan SPMB yang bersih, dan agar semua peserta didik di Provinsi Sumut bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“SPMB bukan hanya soal siapa yang diterima di sekolah mana, namun ini soal kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan kita. Ini adalah soal keadilan bagi seluruh anak-anak Sumatera Utara, baik yang tinggal di kota, desa, daerah pesisir, maupun daerah terpencil.
“Semua punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” jelas Efendy.
Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah EKo Susanto mengatakan, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, dengan memelihara sistem pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat secara berkeadilan.
“Penerimaan murid di sekolah negeri dirancang agar bisa menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan. Saya berharap Juknis untuk penerimaan sudah diterima oleh seluruh daerah sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar,” ucap dia.
Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumut Tajuddin Idris mengatakan, SPMB sudah mulai dibuka pada 15 Mei 2025. Kolaborasi setiap daerah, instansi sangat dibutuhkan guna kelancaran pelaksanaan SMPB.
“Untuk Sumatera Utara, semua petunjuk teknis untuk semua Kabupaten/Kota sudah ditandatangani dan sudah kita jilid, nantinya akan kita serahkan segera. Ini menunjukkan bahwa komitmen kita terbuka untuk pelaksanaan SPMB, jelas Tajuddin.
Semua sudah tandatangani pakta integritas untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertolak hanya karena alasan tidak ada orang dalam, tidak ada jalur belakang, tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar atau manipulasi data.
“Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas. Jika ada keraguan, kita harus transparan. Karena ketika satu anak saja merasa dikecewakan oleh sistem ini, kita semua ikut gagal menjaga keadilan,” ucap Bupati Pakpak Bharat.
Penulis : Benny Solin
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan