Bupati Pakpak Bharat Berharap Usulan Prioritas Masuk dalam Program RKPD Provsu

Pakpak Bharat, MNP – Bupati Pakpak Bharat, Franc Benrhard Tumanggor menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (05/05/2025).

Bersama Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd, MM, Franc menyampaikan beberapa usulan perioritas pembangunan Pakpak Bharat untuk dibahas dan dimasukkan dalam program prioritas Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Beberapa usulan perioritas baik peningkatan komoditas pertanian unggulan, infrastruktur dan konektifitas antar daerah, Sumber Daya Manusia dan lainnya kita sudah sampaikan.

“Mudah-mudahan bisa tertampung seluruhnya apa yang menjadi usulan kita di Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan datang,” harap Franc Bernhard Tumanggor.

“Dengan begitu akan bisa mempercepat upaya pembangunan Pakpak Bharat yang kita dambakan bersama Kininduma harus kita gapai, apapun caranya,” ucapnya lagi.

Beberapa usulan prioritas Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam RKPD kali ini diantaranya pembangunan dan peningkatan mutu dan kwalitas jalan penghubung antar daerah guna membuka keterisolasian Kabupaten Pakpak Bharat.

“Adapun pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional di tiga daerah (Karo, Dairi, Pakpak Bharat) guna mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Geopark Kaldera Toba, usulan peningkatan produktifitas pertanian, serta beberapa usulan perioritas lainnya,” jelas Franc Bernhard Tumanggor.

Gubernur Sumatera Utara, Muhamad Bobby Aifi Nasution menyampaikan dalam sambutannya, bahwa target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025 – 2029.

“Antara lain pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 % menjadi 7,6 %, PDRB perkapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30 %, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 % menjadi 5,20 sampai dengan 4,74%,” kata Bobby.

Selanjutnya penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82 – 2,82 %, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 % menjadi 18,52 %.

Penulis : Benny Solin

Editor : Redi Setiawan