APH diminta Audit Proyek Sumur Bor Tahun 2022 di Desa Perduhapen

Pakpak Bharat, MNP –  Aparat Penegak Hukum (APH) diminta audit proyek sumur bor di Desa Perduhapen kecamatan Kerajaan kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022 dari Dinas Pertanian.

Pasalnya, proyek yang bersumber dari DAK senilai Rp 300 jutaan tersebut diduga asal jadi, lantaran beberapa unit atau titik disinyalir tidak dapat difungsikan, sehingga dinilai hanya menghambur uang negara.

Padahal, proyek pembangunan prasarana pertanian dengan pekerjaan pembangunan Irigasi Air Tanah (p 5 -IAT) sangat dibutuhkan untuk sektor perkebunan Desa Perduhapen dengan nama kelompok pengelola namanya Sumur Simeratah.

Benar saja, ketika tim media kroscek di lapangan, terlihat beberapa titik dan unit tidak berfungsi. Ketika dikonfirmasi salah seorang warga setempat A Sinamo membenarkan jika hasil proyek sumur Bor tahun 2022 yang berjumlah 3 titik tersebut tidak berfungsi.

Warga juga mengaku tidak mengetahui persis pembuatan sumur bor tersebut  apakah diperuntukkan ke ladang pribadi, bagi kelompok ataupun untuk kebutuhan umum?

“Lokasi lahan bak penampungan sumur bor ini pun disinyalir dibangun diatas lahan perladangan para pengurus kelompok itu saja,” ujar warga, Senin (13/06/2023).

Warga juga mengaku kesal, karena uang negara di Desa Perduhapen begitu besar namun diduga kelompok ini tidak transparan.

“Kami sangat menyesalkan ulah juga Dinas terkait, seolah olah tutup mata perihal ini,” ungkapnya dengan mimik kesal.

Menanggapi itu, Sahmadin Bancin Kepala Desa Perduhapen saat dikonfirmasi tentang proyek sumur bor mengatakan, sejauh ini semenjak dia menjabat tidak ada pemberitahuan apa jenis proyek itu ke desa ini.

Seharusnya kata Kades, ketika ada pembangunan walaupun melalui kelompok masyarakat harus ada pemberitahuan kepada kepala desa yang notabene aparat pemerintah Desa.

“Sejauh ini, dirinya menyesalkan ulah para pengelola proyek tersebut dan berharap APH agar dapat mengaudit laporan pertanggungjawaban ataupun anggaran sumur bor,” cetus Kades.

Terpisah salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan kekesalannya kepada para pengurus kelompok pengelola proyek ini, karena tidak pernah ada rapat koordinasi antara masyarakat dan dinas.

Warga juga membeberkan beberapa jumlah bantuan yang diduga menjadi ajang permainan para pengurus kelompok saja. Seperti pada tahun 2018 lalu, di Desa Perduhapen sempat mendapat bantuan ternak lembu 20 ekor melalui kelompok ini.

Tapi, sejauh ini bangkai atau hidupnya ternak saja sampai sekarang warga masyarakat Desa Perduhapen tidak mengetahui jelas ternak lembu itu diperjual belikan ataupun sudah mati.

“Juga terkait pembuatan kolam renang anak -anak, sekarang ini tidak berfungsi,” ungkap masyarakat dengan nada geram.

ketika media mencoba menghubungi Kadis Pertanian lewat pesan WhatsApp, namun sampai berita ini tidak mau memberikan komentar tentang proyek sumur bor, mesin pengering jagung dan bantuan ternak lembu yang ada di desa Perduhapen. Padahal di tahun 2022 dia sudah jadi Plt Kadis Pertanian kabupaten Pakpak Bharat.

Atas temuan ini, warga berharap Bupati Pakpak Bharat Frans Berhad Tumanggor agar mengevaluasi kinerja kepala Dinas Pertanian beserta staf.

“Agar tidak semena mena membuat kebijakan proyek tanpa ada pemberitahuan pada kepala desa.selaku kepala pemerintahan tetinggi ditingkat desa,” tandasnya. (Tim)