LSM Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP, Sengketa Tanah Girik C.1439 di Cilibende/Jalan Lodaya

Sabtu, 21 November 2026 - 14:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, MNP – Dewan Pimpinan Daerah LSM. Laskar NKRI Kota Bogor, resmi mengajukan surat permohonan RDP (Rapat Dengar Pendapat)/Idea Meeting and Hearing, ke Ketua DPRD Kota Bogor.

Permohonan itu tertuang dalam surat Nomor 043/DPD.LASKAR NKRI/KOTA/XI/2026, tanggal 12 November 2026, yang ditandatangani Ketua DPD Laskar NKRI Kota Bogor, Supriyono, S.H., dan Sekretaris M. Agus Ramdani.

LSM Laskar NKRI dalam hal tersebut bertindak untuk serta atas nama ODIH DIMYATI dkk, yakni ahli waris dari almarhum PATONI/H. Fatoni bin Salip, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berNomor 016/LSM-LASKAR NKRI/DPD/XII/2025, tanggal 24 Desember 2025.

Mereka tadi meminta DPRD Kota Bogor memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, yang diklaim sangat berkaitan dengan urusan penguasaan dan penggunaan tanah, oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) di wilayah Cilibende Jln Lodaya, Kota Bogor.

Yakni berupa sebidang tanah, berstatus GIRIK C.1439, itu bukan Tanah Tak Bertuan. Dan dalam suratnya itu, Laskar NKRI telah menjelaskan, tanah warisan tersebut adalah Girik C.1439, Persil 105 dan Persil 110 D.III, atas nama H. Fatoni bin Salip (alias) H. Patoni, di Kp. Tjilibende.

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Bantarjati No. 593.4/77/Btj-2022, yang bertanggal 20 Juni 2022.

“Ahli warisnya sekarang adalah Odih, Cucu/Ahli waris pengganti dari H. Patoni (alias) H. Fatoni bin Salip.” kata Supriyono pada para awak media, Jum’at (20/11/2026).

Sebelum pemekaran, di tahun 1974, Tanah Girik dengan letter C tersebut masuk di dalam wilayah Kelurahan Bantarjati, Kec Bogor Utara. Dan setelah pemekaran tahun 1974, fisik tanah tersebut jadi masuk ke dalam wilayah Kelurahan Babakan, Kec Bogor Tengah, Kota Bogor.

“Tanah ini ada Giriknya, ada Buku Induk C-nya di kelurahan, ada ahli warisnya. Ini bukan tanah negara yang tidak bertuan. Ahli warisnya ada, namanya Odih Dimyati serta beberapa bagian anggota keluarga, dia cucunya H. Patoni,” ujar Supriyono lagi.

Supriyono menyebutkan, ada 4 kejanggalan yang dilaporkannya ke kantor DPRD Kota Bogor, yakni :

Plank IPB di Jln. Lodaya, di lapangan itu terpasang plank bertuliskan : Tanah Negara Milik Departemen Pendidikan Nasional C.Q Institut Pertanian Bogor, Sertifikat 22/2005, Luas 15.034 M².

Sedangkan di Buku Regis Tanah resmi BPN, bidang tersebut tercatat sebagai Hak Pakai No. 22, NIB 10.09.03.02.01836, Luas 2.021 M², ber-atas nama Pemerintah RI C.Q Kementerian Pertanian RI, peruntukannya Kantor Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian Bogor. Pemegang haknya berbeda, selisih luasnya pun berbeda jauh (13.013 M²), NIB berbeda, tahun juga berbeda.

Untuk Satu (1)/sebidang tanah yang sama ada di Kelurahan Babakan, dari Aplikasi Resmi Sentuh Tanahku, Nomor Hak nya telah berubah-ubah. Kadang muncul (00022 Hak Pakai), kadang juga muncul (00027 Hak Pakai).

“Nomor Hak itu seperti NIK, mestinya tidak boleh berubah-ubah. Kalau hari ini 00022, besok menjadi 00027, lantas warga mau pegang yang mana ? Ini yang membuat berkas si ahli waris terhambat,” jelas Supriyono pula.

Tak ada bukti Pelepasan atas Hak dari H. Patoni pada siapa pun, sampai hari ini. Pihak BPN sendiri belum pernah menunjuk kan bukti Pelepasan Hak maupun Jual Beli, baik itu dari H. Patoni maupun si ahli warisnya, kepada IPB maupun ke Kementerian Pertanian tersebut sekali pun.

“Kami tegaskan lagi, Odih Dimyati Family’s, sebagai ahli waris pengganti tidak pernah melepas hak atas Girik C.1439 tadi. Kalau memang Hak Pakai serta plank nya itu berasal dari Girik Kami, tunjukkan lah bukti pelepasannya itu, di depan DPRD,” tegas Supriyono.

Kemudian, Laskar NKRI pun meminta DPRD Kota Bogor memanggil hingga menghadirkan 7 pihak di dalam RDP nanti, yaitu :

1. Kepala Kantor ATR/BPN (Pertanahan) Kota Bogor.

2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.

3. Lurah Babakan, Kec. Bogor Tengah-Kota Bogor.

4. Lurah Bantarjati, Kec. Bogor Utara-Kota Bogor.

5. Pihak IPB (Institut Pertanian Bogor), selaku pemasang Plank Sertifikatnya (22/2005 Luas 15.034 M², di Jalan Lodaya itu.

6. Pihak Kementerian Pertanian RI (Cq. Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian Bogor), selaku pemegang Hak Pakai No. 22 luas 2.021 M².

7. Ahli Waris Odih Dimyati Family’s beserta pendamping.

“Kami minta semua pihak membawa Peta Bidang Tanah, dilengkapi dengan titik koordinatnya, jangan cuma adu omongan saja. Buka Peta Tanahnya itu di depan seluruh anggota DPRD, sesuai komisinya. Kalaupun memang benar sama, tunjukkan letaknya dimana kesamaannya. Dan kalau berbeda, akui juga perbedaannya,” tandas Supriyono.

Masih menurut informasi Supriyono, ada 4 Agenda RDP yang pihaknya minta kepada DPRD Kota Bogor sebagai Penetapannya, yaitu :

1. Apakah bidang Plank IPB 15.034 M² dan bidang Buku Tanah Kementan 2.021 M² itu, yakni sama atau berbeda ?

2. Masing-masing pihak wajib membawa Peta Bidang dan titik koordinatnya. Dengan menetapkan yang sah itu apakah yang No. 22 atau No. 27 ? BPN wajib untuk membawa/sertakan Buku Tanah No. 22 dan Buku Tanah No. 27.

3. Penjelasan DPRD : mengenai apakah Hak Pakai No. 22 dan Plank milik IPB tersebut berasal dari Girik C.1439 ber-atas nama H. Patoni ? Jika ya, tunjukkanlah bukti pelepasan hak dari H. Patoni/Ahli Warisnya.

4. Rekomendasi DPRD kepada BPN untuk segera menerbitkan kepastian hukum dan memperbaiki data dalam Aplikasi Sentuh Tanahku/Bhumi. Laskar NKRI meminta RDP pihak nya bersama DPRD dapat dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak suratnya diterima.

“Kami datang ke DPRD ini, karena Kami percaya Wakil Rakyat. Kami tidak mau ribut di lapangan. Kami mau duduk bareng satu meja, buka peta, dan dapat kepastian hukum. Tanah ini untuk para ahli waris, yakni Cucu dari H. Patoni tadi, Odih Dimyati Family’s,” pungkas Supriyono.

Adapun Dasar Hukumnya (tuntutan LSM. LASKAR NKRI) tersebut, sebelumnya sudah disebutkan Supriyono dkk, yakni sebagai berikut : UUD 1945 Pasal 28 (ayat 3) dan dari Pasal 28F, UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan PP No. 18 Tahun 2021.

Loading

Penulis : Asep Didi

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Semarak HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026, Guru di Sindangkasih Ciamis Gelar Jalan Santai
Kantongi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, CV Assalam Family Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 Deteksi Narkoba
140 Karyawan CV Assalam Family Jalani Cek Kesehatan Rutin, Hasil Sinergi dengan Puskesmas Bantar
Mediasi Kades Wuran, PT SGM Siap Buka Kembali Akses Jalan Kebun Karet Warga
KAMMI Tasikmalaya Desak Perwalkot Pencegahan Penyimpangan Seksual Terbit Januari 2027
HKN Ke-62 di Enrekang , Bupati Yusuf Ritangnga Buka Pesta Olahraga Nakes, RSUD Massenrenpulu Siap Rebut Juara Lari Karung
23 Peserta Ikuti Seleksi CAT Calon Pimpinan BAZNAS Kota Tasik, Tahap Wawancara Jadi Penentu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:10 WIB

Semarak HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026, Guru di Sindangkasih Ciamis Gelar Jalan Santai

Sabtu, 21 November 2026 - 16:11 WIB

Kantongi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, CV Assalam Family Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

Sabtu, 21 November 2026 - 14:27 WIB

Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 Deteksi Narkoba

Sabtu, 21 November 2026 - 14:15 WIB

LSM Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP, Sengketa Tanah Girik C.1439 di Cilibende/Jalan Lodaya

Sabtu, 21 November 2026 - 13:59 WIB

140 Karyawan CV Assalam Family Jalani Cek Kesehatan Rutin, Hasil Sinergi dengan Puskesmas Bantar

Berita Terbaru