AMAN Bartim Tolak Keras Uji Materiil UU PPLH di MK, Tradisi Berladang Ada Jauh Sebelum Indonesia Merdeka

Jumat, 20 November 2026 - 12:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BARITO TIMUR, MNP – Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Kabupaten Barito Timur menyatakan sikap tegas menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan uji materiil dengan Nomor Perkara 391/PUU-XXIV/2026 tersebut dinilai berpotensi menghapus pengecualian pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, sekaligus mengancam eksistensi dan ruang hidup peladang tradisional di tanah Kalimantan.

Ketua PD AMAN Kabupaten Barito Timur, Agus Harianto, menegaskan bahwa aktivitas berladang dengan kearifan lokal bukan sekadar metode pertanian biasa, melainkan identitas budaya dan sistem ketahanan pangan masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri.

“Tradisi berladang masyarakat adat Dayak di Barito Timur dan Kalimantan pada umumnya sudah ada ratusan tahun, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini adalah bagian dari peradaban, kearifan lokal, dan cara leluhur kami menjaga keseimbangan alam sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” ujar Agus Harianto saat dimintai keterangan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Agus, Pasal 69 ayat (2) UU PPLH beserta penjelasannya selama ini telah menjadi benteng perlindungan hukum yang sangat penting bagi masyarakat adat.

Dalam aturan tersebut, negara mengakui dan memberikan batasan yang jelas, yakni pembukaan lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal dibatasi maksimal 2 hektare per kepala keluarga, ditanami varietas lokal, serta wajib dikelilingi sekat bakar agar api tidak merembet.

Ia menilai, apabila gugatan uji materiil tersebut dikabulkan oleh MK, hal itu justru akan membuka keran kriminalisasi yang lebih luas terhadap para peladang kecil.

Padahal, lanjut Agus, masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan komunal dan sanksi adat yang ketat dalam menjaga agar proses pembukaan ladang tetap terkendali.

Menurutnya, jika pasal perlindungan ini dihapus atau dipersempit tanpa memahami realitas di lapangan, negara sama saja memutus urat nadi kehidupan masyarakat adat.

“Peladang tradisional bukanlah pelaku kejahatan lingkungan. Jangan sampai masyarakat adat yang menjaga hutan dan berladang secara terukur justru dikorbankan, sementara persoalan kebakaran hutan dan lahan skala besar diabaikan,” tegasnya.

PD AMAN Barito Timur juga mengingatkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, Agus meminta Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan hak asasi masyarakat adat secara menyeluruh dalam memutus perkara tersebut.

“Kami mendesak agar permohonan uji materiil ini ditolak demi keadilan ekologis dan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan hukum serta memfasilitasi peladang tradisional, bukan malah menghilangkan hak-hak yang telah mereka miliki sebelum republik ini lahir,” tutup Agus.

Loading

Penulis : Adi Suseno

Editor : Redi Setiawan

Sumber Berita : AMAN Bartim

Berita Terkait

KAMMI Tasikmalaya Desak Perwalkot Pencegahan Penyimpangan Seksual Terbit Januari 2027
HKN Ke-62 di Enrekang , Bupati Yusuf Ritangnga Buka Pesta Olahraga Nakes, RSUD Massenrenpulu Siap Rebut Juara Lari Karung
23 Peserta Ikuti Seleksi CAT Calon Pimpinan BAZNAS Kota Tasik, Tahap Wawancara Jadi Penentu
Dari Upacara hingga Pemberian Penghargaan, Rutan Pemalang Pererat Sinergi di Hari Bakti Kemenimipas
Monev Program Bankeu Akselerasi Tahap Satu, Forkopimcam Dramaga Apresiasi Progres Pembangunan di Desa Sukadamai
Jalan Nangeleng Lemah Duhur Bertahun-tahun Dibiarkan Hancur, Dinas PUPR dan Pemkab Bogor Kemana?
MTQH ke-40 Kabupaten Tasikmalaya Resmi Dibuka, 39 Kecamatan Tampilkan Kafilah Terbaik
Razia Gabungan Polres Bartim di Rutan Tamiang Layang, 40 WBP Negatif Narkoba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:19 WIB

KAMMI Tasikmalaya Desak Perwalkot Pencegahan Penyimpangan Seksual Terbit Januari 2027

Jumat, 20 November 2026 - 17:17 WIB

HKN Ke-62 di Enrekang , Bupati Yusuf Ritangnga Buka Pesta Olahraga Nakes, RSUD Massenrenpulu Siap Rebut Juara Lari Karung

Jumat, 20 November 2026 - 13:28 WIB

23 Peserta Ikuti Seleksi CAT Calon Pimpinan BAZNAS Kota Tasik, Tahap Wawancara Jadi Penentu

Jumat, 20 November 2026 - 12:38 WIB

Dari Upacara hingga Pemberian Penghargaan, Rutan Pemalang Pererat Sinergi di Hari Bakti Kemenimipas

Jumat, 20 November 2026 - 12:33 WIB

Monev Program Bankeu Akselerasi Tahap Satu, Forkopimcam Dramaga Apresiasi Progres Pembangunan di Desa Sukadamai

Berita Terbaru