Dua Tersangka Diduga Alami Kekerasan Saat Penangkapan, Kapolda Sumsel Dituntut Buka Suara

Rabu, 18 November 2026 - 18:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keluarga Pertanyakan Prosedur Penangkapan, Kuasa Hukum dan Lembaga Aliansi Indonesia Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Penyidik

Keluarga Pertanyakan Prosedur Penangkapan, Kuasa Hukum dan Lembaga Aliansi Indonesia Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Penyidik

PALEMBANG, MNP – Dugaan kekerasan terhadap dua tersangka berinisial SI (53) dan MR (22) dalam penanganan perkara keributan berlatar belakang sengketa lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, kini menjadi persoalan serius yang menuntut penjelasan terbuka dari institusi kepolisian.

Keduanya dilaporkan mengalami luka fisik yang tidak ringan setelah menjalani proses penangkapan dan pemeriksaan oleh aparat kepolisian.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah kewenangan penegakan hukum telah dijalankan sesuai prosedur, atau justru terdapat tindakan yang diduga melampaui batas kewenangan?

Persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai perkara biasa. Ketika seseorang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum, keselamatan fisik dan hak-hak hukumnya justru harus mendapatkan perlindungan maksimal.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa bermula dari konflik lahan yang berujung bentrokan fisik pada Minggu (8/11/2026). Sehari kemudian, Senin (9/11/2026), SI dan MR dikabarkan ditangkap petugas di kediaman mereka.

Namun, setelah penangkapan tersebut, keluarga mengaku mendapati kondisi fisik kedua tersangka mengalami sejumlah luka serius.

Keterangan keluarga dan pengakuan kedua tersangka inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya tindakan kekerasan selama proses penanganan perkara.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan keluarga, SI dilaporkan mengalami patah tulang pada tangan kiri, cedera pada bahu kanan, lebam di bagian perut terutama ulu hati, serta sejumlah memar pada wajah dan luka gores di bagian kaki.

Bahkan, keluarga menyebut dokter yang menangani SI menyampaikan bahwa kondisi tangan kirinya mengalami kerusakan serius.

Sementara MR dilaporkan mengalami gangguan penglihatan pada kedua mata dan penurunan kemampuan pendengaran pada kedua telinga. Ia juga disebut mengalami luka robek di bagian pelipis serta memar pada bagian dada.

Lebih jauh, MR mengaku mengalami pemukulan menggunakan bola biliar. Pengakuan ini merupakan tuduhan serius yang tidak boleh diabaikan, tetapi juga harus diuji melalui pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan saksi, serta bukti pendukung lainnya.

Apabila rangkaian dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur biasa, melainkan berpotensi menyentuh pertanggungjawaban pidana dan etik anggota yang terlibat.

Karena itu, pemeriksaan medis independen, dokumentasi luka, serta penelusuran kondisi kedua tersangka sejak sebelum penangkapan hingga berada dalam penguasaan aparat menjadi bagian penting untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Tidak hanya dugaan kekerasan, keluarga SI juga mempertanyakan tata cara penangkapan yang dilakukan petugas.

Istri SI menerangkan bahwa suaminya dalam keadaan sehat ketika dijemput dari rumah. Keluarga juga mempertanyakan dugaan tidak diperlihatkannya surat penangkapan oleh petugas saat mendatangi kediaman mereka.

Keterangan tersebut perlu diklarifikasi secara resmi. Sebab, tindakan penangkapan bukanlah kewenangan yang dapat dijalankan tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban.

Ketentuan hukum acara pidana mengatur persyaratan serta tata cara penangkapan, termasuk kewajiban petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada pihak yang ditangkap, dengan memperhatikan ketentuan pengecualian yang diatur undang-undang.

Jika prosedur tersebut diduga tidak dipenuhi, kepolisian harus menjelaskan dasar tindakan petugas beserta dokumen administrasi penangkapannya.

Keluarga kedua tersangka dikabarkan tengah mempersiapkan langkah hukum, baik melalui laporan dugaan tindak pidana penganiayaan maupun pengaduan kepada Divisi Propam Polri dan Propam Polda Sumatera Selatan.

Kuasa hukum istri SI, Wendi Apriyanto, S.H., menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak pernah menghapus hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi.

Menurutnya, aparat memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan, tetapi kewenangan tersebut wajib dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi ataupun tindakan sewenang-wenang.

“Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia,” tegas Wendi, Minggu (15/11/2026).

Ia menilai, apabila dugaan penganiayaan memiliki dasar bukti yang cukup dan memenuhi unsur tindak pidana, anggota yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum tanpa melihat pangkat maupun jabatannya.

Wendi juga mendorong tiga jalur pertanggungjawaban berjalan secara beriringan, yakni proses pidana, pemeriksaan Propam, serta penegakan kode etik melalui Komisi Kode Etik Polri apabila ditemukan pelanggaran.

Menurutnya, pemeriksaan internal tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur kejahatan.

“Jangan sampai perkara yang seharusnya diuji melalui proses peradilan pidana justru hanya diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka harus ada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Desakan pengusutan juga datang dari Sekretaris Jenderal Lembaga Aliansi Indonesia, Suparno. Ia menyatakan keprihatinannya atas dugaan kekerasan yang dialami kedua tersangka dan meminta Kapolda Sumatera Selatan serta Kapolrestabes Palembang tidak bersikap pasif.

Menurut Suparno, pimpinan kepolisian harus mengambil inisiatif melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anggota yang diduga terlibat.

Pengawasan internal semestinya bekerja secara aktif, bukan baru bergerak setelah persoalan menjadi sorotan publik.

Suparno menyebut, belum genap dua bulan sejak pelantikan Kapolri dengan arah kebijakan dan komitmen pembenahan institusi, semangat mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, dan humanis harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

“Slogan Polisi Bersama Masyarakat jangan sekadar menjadi jargon, tetapi harus tercermin dalam perilaku setiap anggota di lapangan. Kewenangan aparat adalah amanah hukum, bukan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang,” tegas Suparno.

Ia juga meminta Komnas HAM dan lembaga pengawas terkait mencermati dugaan tersebut sesuai kewenangannya.

Suparno menekankan bahwa pengusutan tidak boleh hanya terfokus pada dugaan kekerasan. Rangkaian peristiwa sejak konflik lahan, bentrokan, penangkapan, hingga proses pemeriksaan harus dibuka secara utuh agar tidak ada fakta yang terabaikan.

“Penegakan hukum harus tegas, tetapi tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan. Kami meminta seluruh rangkaian peristiwa diusut, mulai dari akar konflik lahan, bentrokan, prosedur penangkapan, hingga dugaan kekerasan selama pemeriksaan,” tegasnya.

“Periksa CCTV, kumpulkan keterangan saksi, dan ungkap fakta secara objektif. Jangan hanya memeriksa satu sisi, tetapi telusuri seluruh pihak yang terlibat,” ujar Suparno.

Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

“Polisi harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Hukum harus ditegakkan kepada masyarakat, tetapi aparat juga wajib tunduk pada hukum,” pungkasnya.

Kapolda Dituntut Membuka Fakta, Bulan Sekadar Memberi Janji

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen profesionalisme dan akuntabilitas Polda Sumatera Selatan maupun Polrestabes Palembang.

Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban resmi: bagaimana kondisi SI dan MR sebelum ditangkap? Bagaimana kondisi keduanya ketika berada dalam penguasaan penyidik?

Apakah seluruh prosedur penangkapan dan pemeriksaan telah dipenuhi? Adakah rekaman CCTV, dokumentasi medis, serta saksi yang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan pernyataan normatif bahwa kepolisian bekerja sesuai prosedur. Harus ada pemeriksaan yang dapat diuji, bukti yang ditelusuri, dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.

Media menilai, transparansi dalam perkara ini menjadi penting agar tidak muncul kesan bahwa institusi lebih sibuk menjaga citra daripada membuka fakta.

Namun, asas praduga tak bersalah juga harus tetap dihormati. Dugaan kekerasan tidak boleh langsung dianggap terbukti sebelum melalui proses pemeriksaan yang objektif. Demikian pula, status tersangka tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak dasar seseorang.

Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang perlu memberikan klarifikasi resmi sekaligus memastikan pemeriksaan berlangsung objektif, termasuk terhadap anggota yang diduga terlibat.

Jika dugaan kekerasan terbukti, proses hukum harus berjalan tanpa kompromi. Jika tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka berdasarkan fakta.

Sebab, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan hanya seberapa cepat seseorang ditangkap, melainkan juga seberapa taat aparat menjalankan hukum ketika menggunakan kewenangannya.

Jangan sampai masyarakat dituntut tunduk pada hukum, sementara dugaan pelanggaran oleh aparat justru tidak memperoleh jawaban.

Loading

Penulis : Ist

Berita Terkait

Kedepankan Musyawarah-Mufakat, Polsek Nanggung Damaikan Perselisihan Wartawan dan Warga
Dua Petinju Tasikmalaya Tembus Final, Han Han Sukmansyah Minta Doa Warga: Target Emas, Wasit Harus Profesional
Tak Ada Ruang Bagi Narkoba! BNNK dan Polres Gerebek Kamar Hunian Lapas Kendal
689 Karya dari 192 Instansi Bersaing di AMH 2026, Jeneponto Satu-satunya Kabupaten di Sulsel yang Diundang
Bidpropam Polda Jabar Sidak Kedisiplinan Anggota dan Pelayanan Publik di Polres Bogor
Putra Sekdes Cisitu Malangbong Raih Emas Cabor Tarung Derajat Tingkat Provinsi Jabar di Bogor
Dalih Sukarela, Penarikan Uang Bansos di Bantarsari Tuai Sorotan
Operasi Zebra Candi 2026 Lebih Humanis! Polisi Imbau Pengendara Tertib Bukan Takut Ditilang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:23 WIB

Kedepankan Musyawarah-Mufakat, Polsek Nanggung Damaikan Perselisihan Wartawan dan Warga

Rabu, 18 November 2026 - 21:05 WIB

Dua Petinju Tasikmalaya Tembus Final, Han Han Sukmansyah Minta Doa Warga: Target Emas, Wasit Harus Profesional

Rabu, 18 November 2026 - 20:36 WIB

Tak Ada Ruang Bagi Narkoba! BNNK dan Polres Gerebek Kamar Hunian Lapas Kendal

Rabu, 18 November 2026 - 20:25 WIB

689 Karya dari 192 Instansi Bersaing di AMH 2026, Jeneponto Satu-satunya Kabupaten di Sulsel yang Diundang

Rabu, 18 November 2026 - 20:19 WIB

Bidpropam Polda Jabar Sidak Kedisiplinan Anggota dan Pelayanan Publik di Polres Bogor

Berita Terbaru