TASIKMALAYA, MNP – Persoalan legalitas usaha WC umum di kawasan Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, kembali menjadi perhatian serius.
Dinas terkait melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua lokasi usaha WC umum pada hari ini, Selasa (17/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan dan kesesuaian perizinan usaha di kawasan pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua lokasi yang kembali disidak akan menjalani pengkajian ulang oleh pihak dinas guna memastikan aspek administrasi, legalitas, serta kesesuaian pemanfaatan bangunannya dengan ketentuan yang berlaku.
Petugas PUTR Kota Tasikmalaya, Gilang, menjelaskan bahwa terhadap dua lokasi WC umum yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan, pihak dinas sejak awal sudah melayangkan surat imbauan agar pengelola segera menyelesaikan kewajiban administrasi perizinannya.
Namun, hingga saat ini, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, belum terdapat penyelesaian administrasi perizinan sebagaimana yang telah diimbau sebelumnya.
“Untuk dua lokasi yang sebelumnya sudah kami sidak, dari awal sudah dilayangkan surat imbauan. Namun, sampai saat ini administrasi perizinannya belum juga diselesaikan. Oleh karena itu, kami akan menindaklanjutinya dengan melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 kepada kedua lokasi tersebut,” terang Gilang.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan legalitas usaha WC umum di kawasan Pasar Induk Cikurubuk tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan administratif.
Ketika teguran awal tidak direspons dengan penyelesaian yang konkret, diperlukan langkah pengawasan dan penegakan aturan yang lebih tegas, terukur, serta memiliki kepastian tindak lanjut.
Di sisi lain, sidak terhadap dua lokasi tambahan yang dilakukan hari ini juga akan menjadi bahan pengkajian ulang oleh dinas terkait.
Artinya, pengawasan tidak boleh berhenti pada lokasi yang sebelumnya sudah diperiksa, melainkan harus menyentuh seluruh aktivitas usaha yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi konsistensi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menegakkan aturan pemanfaatan ruang dan legalitas bangunan di kawasan pasar.
Sebab, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari tertib tata ruang, kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan publik.
Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sementara itu, ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021.
Selain itu, apabila terdapat perubahan fungsi bangunan, aspek persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) juga harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu langkah konkret PUTR bersama dinas terkait. Apakah setelah SP 1 dilayangkan akan ada penyelesaian administrasi dan kepatuhan dari para pengelola? Ataukah diperlukan tindakan administratif lanjutan apabila kewajiban tersebut tetap diabaikan?
Penertiban harus dilakukan secara konsisten, objektif, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai aturan hanya berhenti menjadi surat imbauan dan peringatan, sementara persoalan legalitas pemanfaatan bangunan terus berlarut-larut.
Sebab, ketegasan pemerintah tidak cukup diukur dari berapa kali sidak dilakukan, tetapi dari sejauh mana aturan benar-benar ditegakkan dan menghasilkan penyelesaian.
![]()
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan