TASIKMALAYA, MNP – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tasikmalaya menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan pemberitaan Media Indonesia pada 11 November 2026, tercatat sebanyak 147 kasus baru HIV/AIDS sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif, dengan rincian 80 persen laki-laki dan 20 persen perempuan.
Bagi KAMMI Tasikmalaya, angka tersebut bukan sekadar statistik kesehatan, melainkan menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan kesehatan dan dinamika sosial yang berkembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pencegahan, edukasi, serta penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
Sebagai daerah yang dikenal dengan identitas Kota Santri dan memiliki kehidupan masyarakat yang lekat dengan nilai-nilai religius, perkembangan persoalan sosial tersebut menjadi keprihatinan tersendiri.
Identitas religius Tasikmalaya semestinya tidak hanya menjadi simbol atau identitas daerah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sosial, pendidikan keluarga, pembinaan generasi muda, serta penguatan nilai moral dan tanggung jawab bersama.
Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi, S.E., menyampaikan bahwa pemerintah kota perlu mengambil langkah lebih konkret dan tidak hanya mengandalkan pendekatan imbauan.
Menurut Muhammad Syafiq Majdi, diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat upaya pencegahan serta merespons dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Muhammad Syafiq Majdi mengaku merasa sangat prihatin melihat perkembangan persoalan kesehatan dan sosial di Kota Tasikmalaya. KAMMI mengenal Tasikmalaya sebagai Kota Santri, sebuah daerah yang memiliki identitas dan tradisi religius yang kuat.
“Namun, berbagai persoalan yang berkembang hari ini harus menjadi bahan refleksi bersama. Jangan sampai identitas Kota Santri hanya menjadi slogan, sementara upaya menjaga nilai sosial, moral, dan perlindungan generasi muda belum mendapatkan perhatian yang memadai,” ungkap Muhammad Syafiq Majdi.
Atas kondisi tersebut, KAMMI Tasikmalaya mendorong Wali Kota Tasikmalaya agar segera mengambil langkah kebijakan melalui penyusunan dan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) pada akhir tahun 2026.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, edukasi kesehatan reproduksi, perlindungan anak dan remaja, serta pembinaan kehidupan sosial masyarakat.
KAMMI juga mendorong agar pemerintah kota membuka ruang kajian terhadap pengaturan persoalan perilaku seksual berisiko dan fenomena LGBT secara komprehensif, dengan melibatkan akademisi, tokoh agama, tenaga kesehatan, organisasi kepemudaan, serta elemen masyarakat lainnya.
Setiap kebijakan yang dilahirkan harus memiliki dasar ilmiah dan hukum yang kuat, serta menjunjung prinsip perlindungan dan nondiskriminasi.
KAMMI Tasikmalaya berharap Wali Kota tidak menunda persoalan ini. Akhir tahun 2026 harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons persoalan kesehatan dan dinamika sosial masyarakat.
“Kami mendorong agar Perwalkot dapat segera disusun dan diterbitkan sesuai kewenangan pemerintah daerah, dengan substansi yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, KAMMI Tasikmalaya memandang bahwa penyelesaian persoalan ini tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
Keluarga, lembaga pendidikan, pesantren, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan generasi muda memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun lingkungan sosial yang sehat, berkarakter, serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat, PD KAMMI Tasikmalaya menyatakan akan terus mengawal isu ini melalui advokasi dan dialog kelembagaan.
KAMMI berharap identitas Kota Santri tidak berhenti sebagai kebanggaan historis, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan publik dan kehidupan masyarakat yang sehat, beradab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan.
![]()
Penulis : Ist









Tinggalkan Balasan