MEDAN, MNP – Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan resmi membacakan putusan penting dalam perkara perselisihan hubungan industrial dengan Nomor Register: 323/Pdt.Sus-PHI/2026/Pn.Mdn.
Perkara ini diajukan oleh saudari Delpiana Halawa sebagai Penggugat melawan Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias (K-OFPN) sebagai Tergugat.
Setelah melalui proses persidangan intensif selama kurang lebih satu bulan—yang meliputi tahapan pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak, hingga penyerahan kesimpulan pada 12 November 2026—Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan yang berpihak pada perlindungan hak-hak pekerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut:
DALAM KONVENSI
1. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum terhitung sejak bulan Mei 2022;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp91.945.828,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
DALAM REKONVENSI
1. Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat untuk seluruhnya.
Pernyataan Resmi Tim Advokasi LBH KSBSI / LBH Buruh Sumut
Menanggapi putusan tersebut, Dapati Halawa, S.H. mewakili Tim Advokasi LBH KSBSI Sumatera Utara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara dengan cermat dan berkeadilan.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.
Putusan ini membuktikan bahwa keadilan masih ada di bumi Indonesia tercinta ini, sekaligus menjadi mercusuar harapan bagi kaum buruh yang memperjuangkan hak-hak normatifnya di ranah hukum,” ujar Dapati Halawa, S.H.
Gugatan ini dikawal langsung oleh Tim Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buruh Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Orion No. 1 Lt. 2, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.
Tim kuasa hukum yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2026 ini terdiri dari:
Berfikir Zebua, S.H., M.H.: Rhicard Jonson Pasaribu, S.H., M.H. :Donal Pardamean Sitorus, S.H. :Elisman Harefa, S.H. :Magdalena Zebua, S.H. : Dody Efendi Nainggolan, S.H. :Severius Waruwu, S.H.
Meskipun pihak Tergugat masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tim Advokasi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi demi tegaknya hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
![]()
Penulis : Herdin Zebua
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan