TASIKMALAYA, MNP – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai menjajaki skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Langkah ini dilakukan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
Keseriusan tersebut ditandai dengan dibukanya kegiatan Diseminasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur oleh Bupati Tasikmalaya Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., didampingi Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P., di Aula Wiradadaha Bappelitbangda, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Tasikmalaya mulai mendorong perangkat daerah untuk mengidentifikasi sejumlah kebutuhan infrastruktur yang berpotensi dibiayai melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.
Bupati Cecep menegaskan, KPBU tidak boleh hanya dimaknai sebagai jalan keluar untuk mencari tambahan anggaran di luar APBD.
Lebih dari itu, skema tersebut harus mampu memberikan nilai tambah terhadap efektivitas pembangunan, efisiensi pengelolaan proyek, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saya ingin menegaskan bahwa KPBU bukan semata-mata tentang mencari sumber pembiayaan di luar APBD. Lebih dari itu, KPBU harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi pembangunan serta memperbaiki kualitas pelayanan publik,” tegas Cecep.
Ia meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur di masing-masing sektor.
Menurutnya, setiap proyek yang nantinya ditawarkan kepada badan usaha harus memiliki urgensi yang jelas, manfaat luas bagi masyarakat, serta memenuhi persyaratan kelayakan untuk dikerjasamakan.
Sejumlah sektor mulai menjadi perhatian untuk dikaji lebih lanjut, di antaranya penerangan jalan umum (PJU), pembangunan dan pengelolaan pasar, serta sektor pelayanan kesehatan melalui rumah sakit.
Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki kebutuhan pengembangan infrastruktur yang cukup penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Namun demikian, rencana penerapan KPBU bukan tanpa tantangan. Pemerintah daerah dituntut melakukan kajian secara matang, mulai dari kelayakan proyek, kemampuan pembiayaan, pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha, hingga konsekuensi fiskal dalam jangka panjang.
Hal ini menjadi penting agar kerja sama yang dibangun tidak justru menimbulkan beban keuangan baru bagi daerah maupun masyarakat.
Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan KPBU. Pemerintah harus memastikan setiap kerja sama benar-benar memberikan keuntungan bagi kepentingan publik, bukan sekadar membuka peluang investasi tanpa perhitungan manfaat yang terukur.
Kegiatan diseminasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara daring, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, para pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta sejumlah narasumber yang mengikuti kegiatan secara daring.
Melalui penjajakan ini, Pemkab Tasikmalaya berharap dapat membuka ruang pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Kini, tantangan berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan wacana KPBU menjadi proyek konkret yang layak secara ekonomi, aman secara fiskal, transparan dalam pelaksanaannya, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Penulis : Soni
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan