PEMALANG, MNP – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pemalang mendapat pengawasan langsung dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah desa guna memastikan proses pemungutan suara berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, Senin (9/11/2026).
Tim pemantauan yang dipimpin Plt Bupati Pemalang H. Nurkholes, S.H., M.Si., bersama unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemerintah daerah, bergerak langsung ke sejumlah lokasi pelaksanaan Pilkades.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan agenda pemantauan, rombongan memulai kegiatan dari Pendopo Kabupaten Pemalang sekitar pukul 08.44 WIB.
Lokasi pertama yang dikunjungi yakni Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, kemudian berlanjut ke Desa Saradan.
Di Desa Saradan, rombongan juga mengikuti komunikasi melalui video conference (vidcon) bersama Kasubdit Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Suwandi, S.Sos.
Pemantauan kemudian dilanjutkan ke Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, dan Desa Klareyan. Setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan lapangan, rombongan menuju Kantor Kecamatan Petarukan untuk beristirahat sebelum kembali ke Kantor Kabupaten Pemalang.
Kegiatan tersebut turut diikuti Kapolres Pemalang AKBP Anggaito Hadi Prabowo, Dansatradar 403/Tegal Letkol Lek Indra Febrian Nugraha, Kasdim 0711/Pemalang Mayor Kav Agus Solihin, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Rina Idawani, serta sejumlah pejabat dan unsur Muspika Kecamatan Pemalang dan Taman.
Dalam arahannya melalui video conference, Kasubdit Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, Suwandi S.Sos., menegaskan bahwa pemantauan Pilkades bukan sekadar memastikan proses pencoblosan berlangsung.
“Tetapi juga untuk menjamin seluruh tahapan berjalan sesuai aturan serta menjaga stabilitas keamanan di tingkat desa,” ungkap Suwandi.
Ia meminta agar setiap persoalan yang muncul selama pelaksanaan Pilkades segera ditindaklanjuti secara tepat.
“Apabila dalam pelaksanaan Pilkades terjadi suatu permasalahan, untuk segera ditindaklanjuti secara tepat,” kata Suwandi.
Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi Pilkades Serentak 2026 dilaksanakan secara nasional dengan cakupan 6.611 desa di 124 kabupaten/kota yang tersebar di 30 provinsi.
Ada sejumlah tujuan penting dalam pemantauan tersebut, di antaranya memastikan pelaksanaan Pilkades berlangsung aman dan kondusif, menyatukan langkah unsur pengamanan di tingkat desa.
Selain itu, memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, Forkopimda, dan pemerintah desa, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kemendagri juga menekankan pentingnya memastikan seluruh proses pemilihan kepala desa berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Suwandi turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang beserta seluruh jajaran dan instansi terkait atas persiapan penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026.
Ia berharap pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut dapat menghasilkan kepala desa yang amanah dan mampu membawa kemajuan bagi wilayah masing-masing.
Pengawasan terpadu ini menjadi bagian penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama di tengah perbedaan pilihan politik warga desa.
Potensi gesekan antarkelompok pendukung, intimidasi, provokasi, maupun gangguan lainnya menjadi hal yang perlu diantisipasi bersama agar proses demokrasi di tingkat desa tidak menimbulkan persoalan keamanan.
Dengan keterlibatan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait, pelaksanaan Pilkades diharapkan tidak hanya berjalan lancar saat pemungutan suara, tetapi juga tetap kondusif hingga tahapan penghitungan suara dan penetapan hasil.
Penulis : Ragil
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan