TASIKMALAYA, MNP — Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 di Kota Tasikmalaya tidak hanya menjadi momentum mengenang semangat persatuan dan perjuangan generasi muda, tetapi juga diwarnai aksi demonstrasi gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus yang mendatangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya.
Ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai tuntutan terhadap program nasional maupun kebijakan daerah yang dinilai masih belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, situasi di sekitar gerbang Kantor DPRD Kota Tasikmalaya memanas hingga berujung robohnya gerbang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, robohnya gerbang kantor wakil rakyat itu menjadi salah satu peristiwa yang menandai jalannya demonstrasi. Peristiwa tersebut juga disaksikan langsung oleh massa aksi yang berada di lokasi.
Aksi ini menjadi gambaran bahwa di tengah peringatan Hari Sumpah Pemuda, masih terdapat sejumlah persoalan kebijakan publik yang menjadi perhatian kalangan mahasiswa.
Mereka hadir membawa suara kritis, mempertanyakan sejauh mana program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Momentum 28 Oktober semestinya tidak berhenti pada seremoni, pengibaran bendera, maupun pidato tentang nasionalisme.
Semangat Sumpah Pemuda juga mengandung pesan tentang keberanian menyampaikan kritik, kepedulian terhadap persoalan bangsa, serta tanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks tersebut, aksi gabungan BEM di Kota Tasikmalaya menjadi pengingat bahwa generasi muda masih menaruh perhatian terhadap arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Program yang dicanangkan pemerintah pada dasarnya harus diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Sebab, keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, banyaknya kegiatan, atau kuatnya narasi keberhasilan, tetapi juga dari dampak, pemerataan manfaat, dan kemampuannya menjawab persoalan warga.
Kritik mahasiswa pun patut ditempatkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu membuka ruang dialog yang substantif agar aspirasi tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi, melainkan ditindaklanjuti melalui evaluasi dan kebijakan yang terukur.
Robohnya gerbang Kantor DPRD Kota Tasikmalaya menjadi peristiwa yang tidak dapat dilepaskan dari perhatian publik terhadap jalannya aksi.
Namun, penyebab pasti robohnya gerbang tersebut masih perlu dipastikan berdasarkan keterangan resmi dan fakta yang terverifikasi.
Di sisi lain, penyampaian aspirasi di ruang publik tetap perlu berjalan dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, serta perlindungan terhadap fasilitas umum.
Kritik yang kuat tidak kehilangan substansinya ketika disampaikan secara bertanggung jawab, sementara setiap insiden di lapangan perlu diperiksa secara objektif tanpa terburu-buru menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab.
DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Begitu pula pemerintah daerah, yang dituntut memastikan program pembangunan dan pelayanan publik benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi seluruh pihak: apakah demonstrasi hanya akan berakhir sebagai ketegangan sesaat, atau justru menjadi pintu masuk bagi dialog dan pembenahan kebijakan?
Hari Sumpah Pemuda 2026 di Kota Tasikmalaya akhirnya diwarnai pesan yang tegas: semangat kepemudaan bukan sekadar slogan peringatan, melainkan juga keberanian mengingatkan pemegang kekuasaan ketika kebijakan dinilai belum menjawab harapan rakyat.
Sebab, aspirasi boleh berbeda, kritik bisa keras, tetapi substansi yang paling penting adalah bagaimana suara masyarakat memperoleh jawaban dan perubahan yang nyata.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan