Kecewa! 10 Anggota Dewan Diundang, Tak Satu Pun Hadir di Anniversary ke-22 HIPSI

TASIKMALAYA, MNP — Momentum anniversary ke-22 HIPSI (Himpunan Insan Pers Indonesia) diwarnai kekecewaan. Dari 10 anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang diundang, tak satu pun hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketidakhadiran para wakil rakyat itu menjadi catatan tersendiri bagi HIPSI. Bukan semata soal hadir atau tidak hadir dalam sebuah acara, tetapi menyangkut bagaimana hubungan antara pers dan lembaga legislatif dibangun di tengah kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang terbuka dan berimbang.

Ketua Pelaksana Anniversary ke-22 HIPSI, Ade Candra, mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kekecewaan itu tidak akan membuat HIPSI berhenti bergerak.

“Bukan berarti kita usia 22 tahun ini harus diam. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan,” tegas Ade.

Menurutnya, setelah rangkaian anniversary selesai, HIPSI berencana membuka komunikasi dengan pemerintah dan birokrasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kembali pemahaman bahwa keberadaan media bukanlah ancaman bagi pemerintah.

“Media itu bukan musuh pemerintah, tapi harus benar-benar menjadi rekan dan mitra pemerintah serta bersinergi dengan pemerintah,” ujarnya.

Ade menilai hubungan pemerintah dan media semestinya tidak dibangun atas dasar saling curiga.

Pemerintah membutuhkan media sebagai salah satu kanal informasi publik, sementara media membutuhkan keterbukaan pemerintah untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.

Karena itu, ketidakhadiran seluruh anggota DPRD yang diundang justru akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus pemicu bagi HIPSI untuk memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak.

“Dengan kejadian sekarang, kita mengundang 10 dewan, perwakilan rakyat, tetapi tidak ada satu orang pun yang hadir dengan alasan tidak tahu. Saya juga kecewa. Tapi bukan berarti kami patah semangat. Justru itu memotivasi kami supaya lebih kuat,” kata Ade.

Sementara itu, Ade Irawan selaku Pimpinan Redaksi media SKU dan online Tentara Polisi menegaskan bahwa memasuki usia ke-22, organisasi dan insan pers yang tergabung di dalamnya harus semakin memperkuat kualitas pemberitaan.

Ia mendorong wartawan agar tidak terjebak pada pemberitaan sepihak. Menurutnya, keberimbangan harus menjadi bagian penting dalam setiap produk jurnalistik.

“Pemberitaan harus seimbang di lapangan. Banyak media dalam pemberitaannya hanya mengambil satu pihak. Kami mengajak rekan-rekan yang tergabung di HIPSI untuk mencari berita dengan seimbang,” ujar Ade Irawan.

Menurutnya, media bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukasi kepada masyarakat.

Karena itu, insan pers dituntut semakin dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia berharap keberadaan HIPSI dan media yang tergabung di dalamnya tetap eksis serta semakin diterima masyarakat.

“Untuk ulang tahun yang ke-22 ini, mudah-mudahan HIPSI dengan Surat Kabar Polisi ke depannya tetap eksis dan tetap diterima di tengah masyarakat,” katanya.

Ade juga menyoroti perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan media di Kota Tasikmalaya. Ia menilai dukungan dan perhatian terhadap media lokal masih perlu ditingkatkan.

“Terus terang saja, perhatian dari Kota Tasikmalaya, terutama dari pemerintah, terhadap media yang ada di Kota Tasikmalaya masih kurang,” ungkapnya.

Bagi HIPSI, anniversary ke-22 bukan dimaknai sebagai garis akhir perjalanan. Sebaliknya, usia tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat langkah ke depan.

Kritik terhadap pemerintah, dorongan agar pers menjalankan pemberitaan berimbang, serta upaya membangun komunikasi dengan birokrasi menjadi bagian dari pekerjaan rumah yang ingin dibawa HIPSI setelah momentum anniversary.

Termasuk persoalan dukungan terhadap kegiatan organisasi. Ade Irawan menyebut, pelaksanaan kegiatan selama ini tidak semata bergantung pada pemerintah karena terdapat pula dukungan dari rekan-rekan maupun pihak lain.

Di titik inilah HIPSI ingin menegaskan kembali posisi pers: bukan untuk mencari musuh, bukan pula untuk menjadi corong kekuasaan, melainkan menjadi mitra kritis yang tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ketidakhadiran 10 anggota DPRD dalam agenda anniversary pun akhirnya bukan sekadar persoalan kursi yang kosong.

Bagi HIPSI, peristiwa itu justru menjadi pertanyaan yang lebih besar, sejauh mana ruang komunikasi antara wakil rakyat dan insan pers di Kota Tasikmalaya benar-benar terbuka?

HIPSI memastikan, kekecewaan tidak akan menjadi alasan untuk berhenti. Sebaliknya, usia 22 tahun akan dijadikan pijakan untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas jurnalistik, memperluas edukasi publik, sekaligus membangun komunikasi yang lebih sehat antara pers, pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan