TASIKMALAYA, MNP — Bayangkan kembali ramainya stasiun-stasiun kecil yang selama ini sunyi. Peron yang kembali dipenuhi aktivitas masyarakat, pedagang kecil yang menggantungkan harapan pada mobilitas penumpang, serta anak-anak sekolah dan pekerja yang memiliki alternatif perjalanan yang lebih mudah dan terjangkau.
Stasiun-stasiun seperti Manonjaya, Rajapolah, Indihiang, Awipari, hingga Ciawi bukan sekadar titik pemberhentian kereta api.
Lebih dari itu, stasiun-stasiun tersebut menyimpan potensi besar untuk menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat apabila kembali terintegrasi dalam layanan transportasi kereta api lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gagasan itulah yang terus didorong oleh Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tasikmalaya melalui rekomendasi pengembangan kereta api lokal di wilayah Tasikmalaya dan Priangan Timur.
Pada Senin, 14 September 2026, PD KAMMI Tasikmalaya melaksanakan audiensi bersama DPRD Kota Tasikmalaya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung.
Audiensi tersebut membahas rekomendasi KAMMI Tasikmalaya mengenai pentingnya menghadirkan kembali layanan kereta api lokal sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang terintegrasi, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.
Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi, menyampaikan bahwa gagasan kereta api lokal harus dipandang lebih luas daripada sekadar persoalan transportasi.
“Kereta api lokal bukan hanya tentang bagaimana masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah tentang bagaimana kita membuka kembali konektivitas antar kawasan, menghidupkan simpul-simpul ekonomi, memperluas akses pendidikan, dan menghadirkan alternatif transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Muhammad Syafiq Majdi.
Menurutnya, keberadaan kereta api lokal berpotensi memberikan dampak berganda atau multiplier effect bagi berbagai sektor pembangunan.
Ketika masyarakat memiliki akses transportasi yang lebih mudah, maka aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, pariwisata, hingga interaksi sosial antarwilayah dapat berkembang secara lebih dinamis.
“Bayangkan jika stasiun-stasiun kecil seperti Manonjaya, Rajapolah, Indihiang, Awipari, dan Ciawi kembali menjadi bagian dari aktivitas transportasi masyarakat. Akan ada kehidupan baru yang tumbuh di sekitar stasiun, akan ada peluang ekonomi baru, dan akan ada mobilitas masyarakat yang semakin terbuka,” tambahnya.
KAMMI Tasikmalaya menilai, pembangunan transportasi harus diarahkan tidak hanya pada pembangunan jalan dan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan konektivitas antarmoda transportasi.
Integrasi tersebut penting untuk memastikan masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang aman, nyaman, efisien, dan terjangkau.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan PT KAI Daop 2 Bandung menyambut baik rekomendasi yang disampaikan KAMMI Tasikmalaya. PT KAI menyampaikan bahwa secara prinsip, pengembangan layanan kereta api lokal di Tasikmalaya memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut.
Sejumlah aspek teknis dan operasional tentunya perlu menjadi pertimbangan, termasuk kondisi jalur kereta api, kesiapan sarana dan prasarana, serta potensi kebutuhan penumpang.
Namun, adanya pengalaman pengembangan layanan kereta komuter di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa transportasi berbasis rel memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari sistem mobilitas regional.
Respons positif tersebut menjadi angin segar bagi upaya pengembangan transportasi di Tasikmalaya. KAMMI Tasikmalaya menilai bahwa peluang ini perlu ditindaklanjuti melalui kajian yang lebih komprehensif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa gagasan integrasi transportasi sejalan dengan arah perencanaan dan blueprint pengembangan transportasi daerah.
Ke depan, integrasi antarmoda transportasi menjadi salah satu cita-cita penting dalam membangun sistem transportasi yang lebih terhubung.
Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi mengenai kereta api lokal memiliki relevansi dengan arah kebijakan pembangunan transportasi Kota Tasikmalaya.
DPRD Kota Tasikmalaya juga menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai langkah awal dalam mendorong pengajuan usulan pengembangan kereta api lokal kepada pemerintah pusat maupun PT KAI.
Dalam pertemuan tersebut, PT KAI juga mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD dapat secara aktif menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat maupun pihak terkait sebagai bagian dari proses pengajuan dan pengkajian layanan kereta api lokal.
KAMMI Tasikmalaya memandang bahwa langkah ini membutuhkan kolaborasi yang lebih luas. Pengembangan transportasi kereta api lokal tidak dapat berdiri sendiri dalam batas administratif satu kota atau kabupaten, melainkan perlu ditempatkan dalam perspektif pembangunan kawasan Priangan Timur.
Oleh karena itu, dalam audiensi tersebut turut mengemuka gagasan untuk membangun forum bersama lintas daerah yang melibatkan pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur.
Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan kepala daerah dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, hingga Kabupaten Garut untuk membahas integrasi transportasi regional, khususnya peluang pengembangan kereta api lokal.
“Kami berharap ini tidak berhenti pada audiensi hari ini. Kami ingin ada langkah konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, DPRD, PT KAI, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk merumuskan kajian, kebutuhan masyarakat, serta langkah-langkah strategis menuju hadirnya kereta api lokal di Tasikmalaya,” kata Syafiq.
Menurut KAMMI Tasikmalaya, kereta api lokal dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi Tasikmalaya sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat.
Dengan konektivitas yang semakin baik, masyarakat dari berbagai wilayah akan memiliki akses yang lebih luas terhadap pusat-pusat ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan kesempatan kerja.
Lebih jauh, keberadaan transportasi publik yang terintegrasi juga dapat mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi serta meningkatkan efisiensi mobilitas antar kawasan.
PD KAMMI Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu integrasi transportasi sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan sosial mahasiswa dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Audiensi pada 14 September 2026 menjadi salah satu langkah awal dari proses advokasi tersebut. KAMMI Tasikmalaya berharap respons positif yang telah muncul dari berbagai pihak dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi resmi, kajian teknis, dan forum kolaborasi lintas daerah.
Karena bagi KAMMI Tasikmalaya, kereta api lokal bukan sekadar tentang rel dan perjalanan.
Penulis : Ist
Sumber Berita : Press Release
Tinggalkan Balasan