DPRD Kota Tasikmalaya Kawal Aspirasi Warga Panglayungan di Tengah Efisiensi Anggaran

TASIKMALAYA, MNP – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKB, Asep Endang M. Syam, memberikan catatan penting mengenai arah pembangunan daerah pasca menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Senin (19/01/2026).

Kegiatan tahunan ini turut dihadiri oleh jajaran anggota legislatif lintas fraksi seperti Andi Warsandi (Gerindra), Eti Guspitawati (PDI-P), Ishak Parid (PKS), H. Ate Tachjan (Golkar), serta Camat Cipedes, Cecep Ridwan.

Dalam keterangannya, Asep Syam menegaskan bahwa Musrenbang merupakan simbol nyata keberhasilan reformasi dalam perencanaan pembangunan yang semula bersifat top-down (dari pusat ke daerah) kini menjadi bottom-up (dari masyarakat ke pemerintah).

“Musrenbang adalah perwujudan semangat reformasi. Prosesnya berjenjang dan metodologis, mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Ini adalah kesempatan bagi masyarakat Panglayungan untuk mengajukan program prioritas karena warga sendirilah yang paling paham kondisi wilayahnya,” ujar Asep Syam.

Menanggapi tantangan anggaran tahun 2027, Asep mengingatkan pentingnya kreativitas dalam mengelola potensi daerah. Ia menekankan bahwa meski kewenangan fiskal pemerintah daerah dibatasi oleh undang-undang, instrumen moneter melalui sektor swasta dan UMKM harus dimaksimalkan.

“Program harus tepat sasaran dengan semangat efisiensi agar menghasilkan output pada pendapatan anggaran daerah. Kita harus bisa menggunakan instrumen dari potensi daerah seperti kelompok UMKM dan sektor swasta untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Asep Syam menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait banyaknya usulan program yang belum bisa terealisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi besar-besaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

“Hampir semua lini mengalami pengurangan hingga 50 persen akibat pemangkasan dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, tidak semua program bisa terakomodir. Kami mohon maaf atas kondisi ini, namun kami tetap berupaya agar skala prioritas tetap terjaga demi kepentingan publik,” pungkasnya.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara jajaran legislatif dan eksekutif Kecamatan Cipedes untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Panglayungan agar tetap selaras dengan tema pembangunan kota di masa mendatang.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan