Tiket Terus Dipungut tapi Jalan Hancur, Kemana Uang Hasil Wisata Tasik?

TASIKMALAYA, MNP – Memasuki Tahun Baru 2026 hingga hari ini, lonjakan pengunjung di sejumlah kawasan wisata khususnya Situ Gede di Kota Tasikmalaya terus meningkat.

Antusiasme masyarakat memanfaatkan momentum libur awal tahun terlihat tinggi. Namun, kondisi tersebut justru memperlihatkan ironi serius di lapangan.

Fasilitas jalan di dalam kawasan wisata, termasuk jalur pejalan kaki, masih rusak parah dan minim perawatan.

Praktisi lingkungan Kota Tasikmalaya, Mang Dayat, menilai kerusakan infrastruktur dasar tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pengelola dalam menjaga ruang publik yang ramah lingkungan dan aman bagi pengunjung.

Menurutnya, jalan dan jalur pejalan kaki bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi bagian penting dari tata kelola kawasan wisata yang berkelanjutan.

“Kalau pengunjung membludak tapi jalan di dalam kawasan dan trotoar dibiarkan rusak, itu artinya pengelolaan hanya fokus pada pemasukan, bukan pada keselamatan dan kelestarian lingkungan,” ujar Mang Dayat , Senin (05/01/2026).

Ia menyoroti kondisi jalan yang berlubang, paving block yang terangkat, serta jalur pejalan kaki yang tidak ramah bagi kelompok rentan.

Situasi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan kecelakaan sekaligus mempercepat kerusakan lingkungan sekitar akibat alur pergerakan pengunjung yang tidak terkendali.

Mang Dayat juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana hasil pungutan tiket masuk.

Menurutnya, dana tersebut seharusnya dialokasikan secara proporsional untuk pemeliharaan rutin, termasuk perbaikan jalan internal kawasan wisata. Tanpa perawatan berkala, tekanan pengunjung justru akan memperparah degradasi lingkungan.

“Uang tiket itu bukan sekadar retribusi, tapi amanah publik. Harus jelas peruntukannya, berapa untuk perawatan jalan, berapa untuk lingkungan, dan berapa untuk pelayanan,” tegasnya.

Opini publik yang berkembang sejalan dengan pandangan tersebut. Masyarakat menilai kerusakan jalan di kawasan wisata bukan masalah teknis semata, melainkan indikasi lemahnya perencanaan dan pengawasan.

Di tengah meningkatnya jumlah pengunjung, pengelola dinilai gagal mengantisipasi dampak beban aktivitas terhadap infrastruktur dasar.

Mang Dayat menambahkan, pembiaran jalur pejalan kaki rusak juga bertentangan dengan prinsip wisata ramah lingkungan.

Jalur pedestrian yang layak dapat mengurangi ketergantungan kendaraan, menekan polusi, serta menciptakan pengalaman wisata yang lebih sehat dan aman.

“Kalau jalur pejalan kaki bagus, orang mau berjalan kaki. Tapi kalau rusak, orang memilih kendaraan, akhirnya macet, polusi meningkat, lingkungan yang rusak,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata untuk segera melakukan audit terbuka dan evaluasi menyeluruh. Tahun baru, menurutnya, harus dijadikan momentum pembenahan, bukan sekadar mengejar target kunjungan.

Tanpa langkah konkret, Mang Dayat memperingatkan bahwa kepercayaan publik akan terus menurun. Pengunjung membludak, tiket terus dipungut, tetapi jalan dan jalur pejalan kaki rusak parah.

Dalam kondisi seperti ini, wajar jika masyarakat terus bertanya: ke mana sebenarnya uang hasil pungutan tiket masuk itu dikelola?

Penulis : SN

Editor : Redi Setiawan