Bupati Franc Bernhard Tumanggor Hadiri Diskusi dan Kunker Komisi II DPR RI 

Jumat, 4 Juli 2025 - 11:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakpak Bharat, MNP – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Kunjungan Kerja DPR RI di di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Franc hadir bersama sejumlah Kepala Daerah lainnya, mengikuti diskusi bersama segenap Komisi II DPR RI, tentang keluhan-keluhan masyarakat, tentang laju pembangunan di Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan keluhan masyarakat, terkait permasalahan konflik agraria dan dampaknya di Kabupaten/Kota di Sumut, yang masih belum terselesaikan. Konflik ini berdampak serius terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat lokal.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (3/7/2025).

“Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi,” kata Bobby Nasution.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, apa yang disampaikan Pemprov Sumut dan masukan dari sejumlah Bupati/walikota yang hadir, akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi.

“Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaikan permasalahan di Sumut bosa terselesaikan,” harapnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Muhammad Sri Pranoto menyampaikan, untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut diperlukan transparansi penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kabupaten/Kota.

Loading

Penulis : Benny Solin

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Kapolres Garut Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat, Tekankan Kinerja dan Integritas
Bupati Jeneponto Hadiri Coffee Morning, Perkuat Koordinasi Perangkat Daerah
Diduga Salah Sasaran, Penyaluran Bantuan Becak Listrik di Kota Tasikmalaya Mulai Menuai Polemik
Remaja 19 Tahun Warga Sumedang Dilaporkan Hilang! Ini Ciri-Cirinya
Gerak Cepat, Koramil Cibatu dan Warga Padamkan Kebakaran Lahan 1 Hektar di Garut
Belasan SPBU Regional Kabupaten Bogor Sering Alami Keterlambatan Pasokan BBM, Ada Apa?
Tembus 1.000 Burung Merpati! Arena MBC Yora Tasikmalaya Meledak di Anniversary ke-2
Pesona Budaya Lokal di Milangkala Kuningan ke-528: Ribuan Pasang Mata Terpukau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 12:51 WIB

Kapolres Garut Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat, Tekankan Kinerja dan Integritas

Senin, 14 September 2026 - 12:44 WIB

Bupati Jeneponto Hadiri Coffee Morning, Perkuat Koordinasi Perangkat Daerah

Senin, 14 September 2026 - 10:15 WIB

Diduga Salah Sasaran, Penyaluran Bantuan Becak Listrik di Kota Tasikmalaya Mulai Menuai Polemik

Senin, 14 September 2026 - 09:06 WIB

Remaja 19 Tahun Warga Sumedang Dilaporkan Hilang! Ini Ciri-Cirinya

Minggu, 13 September 2026 - 21:27 WIB

Gerak Cepat, Koramil Cibatu dan Warga Padamkan Kebakaran Lahan 1 Hektar di Garut

Berita Terbaru

Berita terbaru

Remaja 19 Tahun Warga Sumedang Dilaporkan Hilang! Ini Ciri-Cirinya

Senin, 14 Sep 2026 - 09:06 WIB