Ini Tanggapan Tjahja Wandawa Pasca Audiensi LAKRI Terkait Temuan BPK 2022

Tasikmalaya, MNP – Tjahja Wandawa Anggota DPRD Fraksi Nasdem menanggapi terkait temuan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 dana bergulir Balarea di Dinas Koperasi UMKM Perindag Kota Tasikmalaya.

“Ya, itu sebetulnya kan mau dikatakan temuan itu datanya memang menjadi data publik, jadi itu sudah data umum dari LHP dan temuan BPK, yang sudah menjadi konsumsi publik jadi semua orang bisa mengakses bukan hanya LAKRI semua orang bisa mengakses temuan itu,” kata Tjahja, Selasa (25/02/2025).

Cuma lanjut dia, yang menjadi bahan pertanyaan itu adalah tindaklanjut, apakah setelah sudah menjadi temuan BPK itu sudah dilaksanakan belum?

“Tadi kan Kadis Indag Kota Tasikmalaya sudah menyatakan dengan jujur, mohon maaf karena keterbatasan, belum semua ditindaklanjuti, tapi akan segera ditindaklanjuti,” tutur Tjahja menirukan Kadis Indag.

Tjahja sendiri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada LAKRI yang telah mengingatkan kembali atas temuan BPK tahun 2022.

Tjahja hanya menjawab diplomatis saat disinggung sejauh mana pengawasan dari legislatif, pasalnya temuan BPK tahun 2022, tau baru sekarang akan ditindaklanjuti ketika dipersoalkan LAKRI.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan. Karena sepanjang pengetahuan saya kalau ada temuan itu kan akan menjadi catatan untuk penerbitan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selanjutnya,” ungkapnya.

“Nanti ditanya itu temuan yang kemarin sudah kamu apakan tuh, sudah ada kelanjutannya nggak yang kemarin saya ditemukan, kan begitu harusnya,” terang Tjahja lagi.

Menurutnya, mungkin itulah yang menjadi pertanyaan LAKRI, ada apa ini dengan BPK, sudah temuan, tapi besoknya WTP terbit-terbit terus, walaupun ini belum di tindak lanjuti?

“Akhirnya dengan pertanyaannya itu sebetulnya akan menjadi masukan bagi kami juga untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap OPD OPD yang terkena dalam tanda kutip temuan BPK,” tegas Tjahja

Dia pun akan mempertanyakan masalah dana bergulir tersebut, pasalnya program itu sudah tidak ada, akan tetapi dananya masih terus berbunga di bank bahkan lebih dari Rp 1 Miliar.

“Cuman yang jadi masalah, dana bergulir balarea itu sudah nggak ada, kan sudah tidak dilanjutkan, apalagi di kepemimpinan Viman sekarang ini, itu kan jaman kepengurusan pak Budi – Yusuf,” bebernya.

Namun sebut Thahja, yang jadi pertanyaannya gini, karena dana balarea itu sudah nggak ada, terus uangnya masih ada di tahan seperti yang disampaikan LAKRI ada di bank dan terus berbunga dan nilainya lebih dari Rp1 Miliar.

“Nah, mau dikemanakan itu uang, kan mestinya balik ke kas daerah kalau tidak diadakan lagi yang namanya dan bergulir balarea itu” tandas Tjahja.

Diketahui, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kota dan Kabupaten (Kokab) Tasikmalaya mengadakan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (25/02/2025).

Isu yang disorot terkait dana bergulir yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun anggaran 2022.

Rino Ketua LAKRI mengatakan, ada beberapa hal yang disikapi salah satunya terkait dengan adanya rekening penampungan di Bank BJB yang belum disetorkan ke kas daerah senilai kurang lebih sekitar Rp 38 juta.

Selain itu, ada beberapa poin salah satunya ada agunan yang di Bank BJB itu sebelum lunas sebelum diberikan atau dikembalikan kepada si nasabah, atau ada juga yang di situ 33 anggunan untuk sisa nilai pinjaman.

“Jika dinilai kurang lebih Rp 156 juta sekian dan itu tidak diketahui keberadaannya. Nah itu yang menjadi poin kami berdasarkan data BPK,” jelas Rino.

Terkait hal tersebut menurut Rino jawaban dari instansi terkait bahwa itu semua akan di telusuri lagi.

“Makanya nanti kelanjutan untuk audiensi ini kita akan pertanyakan ke Inspektorat sejauh mana pengawasannya selaku APIP yang mengawasi pemerintah, karena memiliki kewajiban juga melakukan pembinaan dan pengawasan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ini,” kata dia..

Apakah dinas terkait Dinas Indag menjalankan rekomendasi yang disampaikan atau belum, karena BJB ini hanya selaku penyalur saja.

“Tapi kalau misalkan perkeliruan bisa saja terjadinya di bank penyalur, karena kaitan dengan protap SOP Perbankan itu kan adanya di Bank bukan di dinas,” ucapnya.

Selain BJB ada juga BJB Syariah dan Bukopin.

Menurut Rino, BJB Syariah dan Bukopin di situ tidak ada data anggunan, berarti bisa saja dana tersebut mengalir bukan ke nasabah yang diperuntukan atau yang masyarakat yang diperuntukan.

“Contohnya misalkan bisa saja ada oknum pejabat yang memanfaatkan dana bergulir, karena tidak jelasnya data anggunan dana bergulir,” jelas Rino.

LAKRI akan terus blow-up apakah dari audensi ini ada betul betul evaluasi, rekonsiliasi atau bagaimana itu yang akan dikejar.

Pasalnya, kalau tidak dilakukan pembenahan atau penelusuran terkait ini, akan menjadi terus catatan BPK di tiap tahun laporan pemeriksaan.

“Ya, karena ini tercantum dalam laporan neraca keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai dana investasi non permanen jangka panjang,” bebernya.

Langkah kedepannya, LAKRI akan melihat hasilnya dulu, seperti apa sesuai dengan koridor hukum ketika ditemukan di situ delik tindak pidana korupsi yang secara otomatis ranahnya APH.

“Karena tidak hanya legislatif, eksekutif dan pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan salinan BPK tersebut, APH pun punya dan banyak kejadian kejadian klu nya itu dari hasil audit BPK sehingga di temukan di situ ada tindak pidana Korupsinya,” pungkasnya.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan