Pakpak Bharat, MNP – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi bersama Menteri ATR/BPN di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (07/05/2025).
Bersama Gubernur Sumatera Utara dan para Kepala Daerah se Sumatera Utara, Franc mengikuti pembahasan tentang penyelesaian masalah-masalah pertanahan di Sumatera Utara.
Beberapa isu penting pertanahan dibahas dalam rapat ini, diataranya mengenai lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mengatakan, tanah tersebut tidak lagi milik PTPN.
Saat ini kata Nusron Wahid, tanah tersebut sudah masuk kategori tanah negara bebas, maka pemberian tanah menjadi wewenang Kementerian ATR BPN.
“Itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria dan kami akan rapat khusus dengan Pak Gubernur lagi, sama Bupati, untuk mengatur ini, supaya tercermin dan tercipta prinsip keadilan dan pemerataan,” ucapnya.
“Jangan sampai orang yang tidak berhak mendapat, sebaliknya juga jangan sampai orang yang berhak mendapat tapi malah tidak mendapat,” tegas Nusron Wahid.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan pada rapat tersebut juga dibahas mengenai penyelesaian konflik pertanahan. Untuk itu, Nusron mengedepankan prinsip win-win solution. Ia juga akan mencari pola penyelesaiannya.
“Masyarakatnya bahagia, tetapi pemerintah tidak dirugikan dalam arti tidak ada aset yang terdisrupsi,” tutur Nusron kemudian.
Dirinya menjelaskan, rapat tersebut juga membahas percepatan sertifikasi tanah yang ada di Sumatera Utara. Saat ini, dari total 4 juta hektare, ada kurang lebih 54% atau 2 juta hektare tanah yang belum tersertifikasi.
Adapun, dalam empat tahun ke depan, Nusron Wahid menargetkan tanah yang sudah tersertifikasi mencapai 70%,” terangnya.
Sementara, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor berharap dengan kehadiran bapak Menteri ATR hari ini, bisa membantu mempercepat sertifikasi tanah-tanah milik masyarakat kita di Pakpak Bharat.
“Ini penting untuk menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan tanak yang sah, mengingat Pakpak Bharat juga menjadi bagian dari progam PTSL dan juga TORA,” jelas Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.
Dikesempatan ini, Bupati menerima beberapa sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Penulis : Benny Solin
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan