BOGOR, MNP – Sebelumnya telah ramai diberitakan di ruang publik mass media Online dari berbagai Link, terkait dugaan affair antara Figur oknum Kepala SPPG Dramaga Babakan, dengan pekerja wanita yang bersuami, diketahui tiga orang jurnalis, kemudian terjadi komunikasi antara kedua belah pihak.
Komunikasi mereka awalnya sebatas konteks konfirmasi proporsional, antara kedua belah pihak. Namun jadi berubah Pragmatis mengarah ke transaksional, bermotif demi menyelamatkan nama baiknya, yang ternodai dugaan perilaku pribadi tidak terpuji, dari Kepala SPPG itu sendiri, serta pekerja wanita tadi.
Interaksi komunikasinya dilakukan kedua pihak itu, dengan diawali si Oknum Kepala SPPG, mencoba berikan tawaran berupa sejumlah Uang, kepada ketiga jurnalis dengan melibatkan pihak ketiga, yakni sekelompok ormas tertentu di sebuah cafe.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari situlah, polemik atas blunder kesalahan kedua belah fihak, justeru makin bertambah dan mencuat. Karena antara mereka itu bertahan di lingkaran Ego Sektoral masing-masing, meski kemungkinan dari kedua belah pihak sudah mulai menyadari, bahwa ketika itu mereka tengah menjerat pikiran mereka, dengan sikap Pragmatis berorientasikan duniawi. Antara mempertahankan nama baik dan harga diri masing-masing pihaknya, melawan pengaruh kuat daya tarik materi duniawi berupa tumpukan Uang.
Satu pihaknya ingin tetap memiliki nama baik serta tumpukan Uangnya, pihak satunya mungkin merasa memiliki harga diri mahal dan menginginkan harga dirinya itu dihargai mahal pula, mungkin ingin lebih mahal dari tawaran pihak yang menawarkan iming – iming setumpukan Uang (Oknum Kepala SPPG itu : red).
Dari kronologis tersebut, mestinya kalangan APH di Polres Bogor, berupaya dengan cerdas atau bijak menganalisa kasusnya.
Derasnya hujan tak dapat redupkan semangat para demonstran di Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor, menyampaikan pernyataan sikap, untuk mengawal secara serius proses gakkum, di dalam perkara yang melibatkan Jurnalis, dengan Oknum Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga Babakan, yang diduga sudah main mata dengan Penyidik Polres Bogor, di halaman Polres Bogor-Cibinong, Kamis (12/11/2026) kemarin.
Persoalan yang tak dapat dipandang sepele, sebagai konflik personal dua pihak yang saling melaporkan urusan tersebut haruslah ditempatkan di kerangka penegakan hukum, yang selalu menjunjung tinggi objektifitas, transparansi, profesionalitasnya, serta perlindungan terhadap kebebasan tupoksi insan pers, dalam menjalankan kiprah tupoksi profesinya dimana dan kapan pun.
Berdasarkan informasi, serta dokumen perkara yang menjadi perhatian, itu terdapat dua laporan Polisi (LP), yang saling berkaitan. Yakni LP/B/2498/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat (dari pihak masyarakat Sipil/Jurnalis) dan LP/B/2501/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat (dari pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan).
Yang mana dari kedua Laporan Polisi tersebut, diterima pihak Polres Bogor, pada hari hingga tanggal yang sama, yakni 22 Oktober 2026 lalu. Fakta bahwa kedua belah pihak menempuh jalur hukum atau melakukan kontra laporan seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap seluruh rangkaian peristiwa.
Dalam tuntutannya, HMI MPO meminta Polres Bogor harus mampu mengurai hubungan antara kedua laporan tersebut melalui pemeriksaan keterangan para pihak, saksi, alat bukti, kronologi kejadian, serta konteks peristiwa yang melatarbelakanginya.
Oleh karena itu, ketika dua laporan lahir dari rangkaian persoalan yang saling berhubungan, penyidik berkewajiban memastikan bahwa seluruh laporan memperoleh perhatian dan penanganan yang profesional. HMI MPO Cabang Bogor menilai terdapat persoalan serius dalam ketidakseimbangan perkembangan Penanganan kedua laporan tersebut.
Berdasarkan informasi, SPDP atas laporan pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan telah diterbitkan pada 30 Oktober 2026, atau delapan hari setelah laporan polisi diterima pada 22 Oktober 2026, walaupun belum ada pemanggilan saksi secara keseluruhan, bahkan pihak terlapor belum dimintai keterangan.
Sementara itu, laporan dari pihak jurnalis hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang jelas, serta belum memperoleh kepastian informasi mengenai tahapan penanganan perkara yang sedang berjalan.
Aidil Fitri Harris, Direktur LBHMI, mengatakan bahwa dalam perkara tersebut ditemukan indikasi skenario penjebakan terhadap dua orang jurnalis, yang diduga dilakukan oleh pihak oknum Kepala SPPG Dramaga Babakan tersebut, yakni sekelompok ormas tertentu yang diduga sengaja disiapkan oknum Kepala SPPG.
“Berdasarkan informasi itu, ada issue yang menyebutkan ketiga jurnalis tersebut yang lakukan pemerasan terhadap si Oknum Kepala SPPG tersebut, namun berdasarkan kronologis yang Kami dapatkan, ini ada sebuah skenario penjebakan terhadap kedua jurnalis, serta intervensi kepada kedua jurnalis itu,” ucap Aidil Fitri Harris.
Selebihnya, substansi kedua laporan tersebut, berasal dari rangkaian persoalannya yang saling berkaitan dan diterima pada hari yang sama. Dirinya juga menjelaskan bahwa penerbitan SPDP atas salah satu laporan lebih dahulu tidak serta-merta bisa membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun keberpihakan penyidik.
Akan tetapi, perbedaan dalam perkembangan kasus tersebut, patut dipertanyakan serta perlu mendapatkan penjelasan resmi dari Polres Bogor.
Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2025, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terkait pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, itu dikirimkan paling lama tujuh hari setelah penyidikan tersebut dimulai.
Dengan demikian, perhitungan tenggat waktu SPDP itu harus merujuk tanggal dimulainya penyidikan, bukan semata-mata pada tanggal diterimanya Laporan Polisi.
Atas dasar tersebut, LBHMI mendesak Kapolres Bogor, untuk membuka dan memberikan penjelasan progress atas kasusnya, mengenai kapan penyidikan atas LP dari pihak Kepala SPPG dimulai, serta bagaimana tahapan administrasi penyidikannya, serta bagaimana/sejauh mana progress (perkembangan penanganan LP dari pihak jurnalis).
“Transparansi tersebut sangat penting, hal itu untuk menghindari munculnya spekulasi dari publik, mengenai adanya perlakuan istimewa bagi salah satu fihak, di dalam proses penegakan supremasi hukum di Institusinya,” tambahnya.
HMI-MPO Cabang Bogor juga menyoroti adanya informasi miring, yakni mengenai dugaan telah terjadi hubungan, kontak komunikasi tidak patut antara oknum Penyidik di Polres Bogor tadi dengan oknum Kepala SPPG Dramaga Babakan, yang dikhawatirkan banyak pihak bisa mempengaruhi independensi APH terkait penanganan perkaranya.
Informasi tersebut harus ditempatkan sebagai hal dugaan yang sensitif, itu pun memerlukan proses pemeriksaan objektif, itu juga bukan sebagai satu kesimpulan, bahwa telah terjadi pelanggaran, oleh pihak tertentu di progress kasus tersebut.
Kendati demikian, pihak institusi kepolisian sendiri, tidak boleh mengabaikan apa yang dikhawatirkan oleh masyarakatnya, terhadap satu kemungkinan buruk, yang mengarah terhadap konflik antar kepentingan dalam proses penyidikan.
“Penyidik harus bekerja berdasarkan Alat Bukti, Ketentuan Hukum dan Prosedur yang sah, dan tidak boleh berdasarkan hubungan personal atau kedekatan, akibat adanya tekanan, maupun adanya order kepentingan pihak tertentu. Independensi di fihak penyidik merupakan prasyarat utamanya, bagi terciptanya suatu proses penegakan hukum positif yang berkeadilan,” tegas Aidil Fitri Harris lagi.
Apabila terdapat indikasi terjadi komunikasi, atau tindakan yang berpotensi memengaruhi objektifitas penyidikan dalam kasus tersebut, maka Kapolres Bogor harus mengambil sikap dan tindakan tegas, dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap internalnya tadi, melalui fungsi pengawasan yang berwenang, termasuk melalui Divpropam Polri.
Langkah tersebut bukan bentuk intervensi atasan terhadap proses sebuah penyidikan, yang tengah dilaksanakan bawahan, melainkan upaya untuk memastikan kinerja dari bawahan-bawahannya, bahwa kewenangan Tim Penyidik telah dijalankan sesuai prinsip penegakan hukum yang profesional, prosedural serta mampu akuntabilitas dan mampu berkeadilan.
Aidil Fitri Harris ingin menegaskan, bahwa dugaan terjadinya kriminalisasi terhadap 3 orang jurnalis tadi, tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele.
Istilah kriminalisasi kata Aidil Fitri Harris dalam konteks progress kasus tersebut pun, merupakan kekhawatiran atas suatu kemungkinan, mengenai penggunaan proses dari penegakan hukum, yang dijalankan oleh para APH secara tidak proporsional terhadap seseorang atau sekelompok orang, wabil khusus terhadap jurnalis yang menjalankan kiprah tupoksi jurnalistiknya itu.
“Oleh karena itu, dugaan tersebut harus diuji lebih dahulu dan berdasarkan fakta, kronologi nya, alat buktinya, serta konteks aktivitas jurnalistik yang dilakukannya,” pungkas Aidil Fitri Harris.
Penulis : Asep Didi
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan