Dalih Sukarela untuk Operasional Panitia Disorot, Penyaluran 6.054 Karung Beras kepada KPM di 16 RW Memunculkan Pertanyaan soal Transparansi dan Pengawasan
TASIKMALAYA, MNP – Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, menjadi sorotan serius.
Persoalannya setelah muncul dugaan adanya penarikan uang dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dalih untuk kebutuhan kebersihan dan operasional panitia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut nominal uang yang diduga diminta kepada masyarakat penerima bantuan.
Lebih jauh, praktik tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai perlindungan hak masyarakat miskin, transparansi pengelolaan bantuan sosial, serta tanggung jawab aparatur pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan.
Lurah Bantarsari, Yanuar Yoan Nugraha, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pembayaran dari KPM.
Ia menyatakan mengetahui hal tersebut dan menjelaskan bahwa pembayaran dimaksud bersifat sukarela, dengan peruntukan antara lain untuk kebutuhan operasional panitia, termasuk kebersihan.
Berdasarkan keterangan Yanuar, penyaluran bantuan beras dengan perhitungan 2018 x 3 tersebut mencapai 6.054 karung untuk penerima manfaat yang tersebar di 16 RW.
Penyaluran dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pembagian wilayah, dan pada hari pelaksanaan yang dimaksud menjangkau enam RW.
Namun, penjelasan bahwa pembayaran tersebut bersifat sukarela justru menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Siapa yang menggagas pengumpulan uang tersebut? Apakah ada nominal yang ditentukan? Siapa yang menerima dan mengelola uangnya? Apakah terdapat pencatatan serta pertanggungjawaban penggunaan dana?
Yang lebih penting, apakah seluruh KPM benar-benar bebas untuk tidak memberikan uang tanpa khawatir hak bantuan mereka terganggu?
Sorotan terhadap persoalan ini turut mendapat respons dari Camat Bungursari, Sodik Sunandi. Ia menyampaikan penyesalan apabila benar terdapat praktik pembayaran dari KPM dalam proses penyaluran bantuan sosial.
“Kalau memang betul seperti itu, saya menyesalkan. Apa pun dalihnya, bansos itu hak penerima, bukan proyek panitia,” tegas Sodik.
Menurutnya, bantuan sosial merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, ketika bantuan sampai kepada penerima manfaat, hak tersebut harus diberikan secara utuh.
Sodik juga menegaskan bahwa penyaluran bansos tidak boleh dibebani potongan dengan alasan apa pun, baik administrasi, transportasi, konsumsi panitia, maupun pungutan yang dikemas sebagai pembayaran sukarela di lokasi penyaluran.
Pernyataan Camat tersebut menjadi penegasan penting bahwa kebutuhan operasional penyelenggara tidak semestinya dialihkan menjadi beban masyarakat penerima bantuan.
Apabila memang terdapat kebutuhan kebersihan dan operasional, mekanisme pembiayaannya harus jelas, transparan, serta tidak mengurangi hak KPM.
Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima perlindungan sosial justru dibebani persoalan pembiayaan kegiatan penyaluran.
Dalam tata kelola bantuan sosial, istilah sukarela tidak dapat dijadikan pembenaran apabila dalam praktiknya terdapat unsur kewajiban, tekanan, penetapan nominal, atau keterkaitan antara pembayaran dengan hak seseorang menerima bantuan.
Perlu dibedakan secara tegas antara sumbangan yang benar-benar diberikan atas kehendak bebas masyarakat dengan pembayaran yang muncul karena KPM merasa harus memberikan sejumlah uang dalam proses pengambilan bantuan.
Jika pembayaran tersebut benar-benar sukarela, harus dapat dipastikan tidak ada paksaan, tidak ada tarif yang ditentukan, dan tidak ada konsekuensi bagi KPM yang memilih tidak memberikan uang.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya permintaan uang yang dikaitkan dengan pelayanan atau penyerahan bantuan, terlebih disertai tekanan atau penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut patut ditelusuri lebih jauh melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
Dengan jumlah bantuan mencapai 6.054 karung yang didistribusikan kepada KPM di 16 RW, pengawasan penyaluran seharusnya menjadi perhatian serius.
Pemerintah kelurahan tidak cukup hanya memastikan bantuan dibagikan. Aspek pengawasan juga mencakup mekanisme distribusi, keutuhan bantuan yang diterima KPM, serta memastikan tidak ada pembebanan biaya tambahan yang tidak memiliki dasar ketentuan.
Pertanyaan publik pun menjadi relevan, apakah sejak awal terdapat mekanisme pengumpulan uang dari KPM? Apakah panitia bekerja berdasarkan petunjuk teknis penyaluran?
Apakah pemerintah kelurahan mengetahui besaran uang yang terkumpul dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya?
Jika benar terdapat pembayaran, transparansi menjadi keharusan. Harus ada kejelasan mengenai nominal, jumlah pemberi, penerima uang, peruntukan, serta bukti pertanggungjawabannya.
Jangan sampai besarnya jumlah bantuan yang disalurkan tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.
Sejumlah ketentuan yang relevan untuk menelaah persoalan ini antara lain:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial sebagai salah satu instrumen perlindungan masyarakat.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, sebagai salah satu rujukan tata kelola penyaluran bantuan sosial.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 huruf e.
Isinya, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya ketentuan mengenai pemerasan dalam Pasal 482, apabila fakta dan unsur tindak pidananya terpenuhi.
Penerapan ketentuan pidana tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena ditemukan adanya pembayaran.
Harus ditelusuri siapa yang meminta, bagaimana mekanismenya, apakah ada unsur paksaan atau penyalahgunaan kewenangan, serta apakah terdapat keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.
Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pernyataan bahwa pembayaran bersifat sukarela. Dinas sosial dan instansi pengawas perlu melakukan klarifikasi untuk memastikan apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan program bantuan yang disalurkan.
Pemeriksaan juga perlu menyentuh mekanisme kerja panitia, sumber pembiayaan operasional, pencatatan uang yang diterima, hingga pertanggungjawaban penggunaannya.
Pemerintah kelurahan pun perlu memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk memastikan bahwa tidak ada KPM yang kehilangan hak atau menerima bantuan secara tidak utuh karena tidak memberikan uang.
Sebab, bantuan sosial bukan fasilitas yang dapat dikondisikan oleh panitia, bukan pula ruang untuk membebankan kebutuhan operasional kepada masyarakat penerima manfaat tanpa dasar yang jelas.
Bantuan sosial bersumber dari anggaran negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hak KPM harus dilindungi, bukan justru dibebani pungutan yang berpotensi mengurangi makna bantuan itu sendiri.
Kini publik menunggu penjelasan yang terang dari pemerintah kelurahan, tindak lanjut Camat Bungursari, serta langkah konkret Dinas Sosial dan aparat pengawas.
Transparansi bukan sekadar pernyataan, melainkan harus dibuktikan melalui mekanisme penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi Media Nasional Potret membuka ruang hak jawab, koreksi bagi semua pihak yang ingin memberikan klarifikasi terkait pemberitaan ini.
![]()
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan