JAKARTA, MNP – Sekretaris Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Arip Muztabasani, melontarkan kritik keras terhadap belanja jasa influencer pemerintah melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 tersebut mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian, yakni Kemendikbudristek pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
Arip menilai temuan tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam penentuan prioritas belanja negara. Di tengah narasi efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah, pengeluaran miliaran rupiah untuk jasa publikasi melalui figur populer justru memunculkan pertanyaan mendasar tentang keberpihakan dan disiplin fiskal pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini bukan sekadar persoalan mahal atau murahnya jasa influencer. Ini persoalan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas penggunaan uang rakyat.
Ketika masyarakat diminta menerima pemangkasan anggaran dengan alasan efisiensi, pemerintah justru harus menjelaskan mengapa belanja promosi melalui influencer dapat mencapai Rp14,7 miliar.
Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan bagi rakyat, sementara belanja yang bersifat pencitraan tidak mendapatkan pengawasan dengan standar yang sama.
Menurutnya, kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan target efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun seharusnya menjadi momentum untuk membangun disiplin fiskal yang lebih ketat.
Pemerintah tidak boleh terjebak dalam paradoks kebijakan, menuntut penghematan dari berbagai sektor, tetapi pada saat yang sama tidak mampu menunjukkan urgensi dan manfaat terukur dari belanja komunikasi bernilai miliaran rupiah.
Arip mempertanyakan rasionalitas pemerintah yang mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk menggunakan jasa influencer, sementara setiap kementerian telah memiliki perangkat humas, biro komunikasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur informasi publik yang dibiayai melalui APBN.
Pertanyaan kami sederhana, apakah pemerintah sudah kehabisan kapasitas komunikasi publik sehingga harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk membeli popularitas figur publik?
Apa sebenarnya yang hendak dicapai? Apakah meningkatkan literasi masyarakat, menyampaikan capaian pembangunan, atau sekadar memperluas eksposur dan membangun citra pemerintah?
Ia menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Namun, komunikasi publik tidak boleh direduksi menjadi aktivitas promosi yang hanya berorientasi pada jumlah tayangan, pengikut, dan popularitas figur.
Dalam perspektif ekonomi sektor publik, penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip value for money, yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Dengan demikian, setiap pengadaan harus dapat menjawab hubungan antara biaya yang dikeluarkan, kualitas layanan yang diperoleh, serta manfaat konkret bagi masyarakat.
Jangan mengukur keberhasilan program pemerintah dari seberapa viral kontennya, tetapi dari seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
Pemerintah tidak membutuhkan popularitas yang dibeli dengan APBN. Pemerintah membutuhkan kepercayaan publik yang dibangun melalui kinerja, integritas, dan keberhasilan kebijakan.
Lebih jauh, Arip menyoroti dimensi tata kelola dan etika jabatan publik dalam keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Sebagai figur yang saat ini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, keterkaitan antara posisi publik dan kepentingan bisnis yang berhubungan dengan pengadaan pemerintah membutuhkan transparansi ekstra.
Menurut Arip, persoalan ini harus diperiksa bukan hanya dari sisi administratif pengadaan, tetapi juga dari perspektif pencegahan konflik kepentingan, integritas kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kita tidak boleh membiarkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis menjadi kabur. Ketika perusahaan yang terafiliasi dengan figur pemegang jabatan publik memperoleh kontrak dari kementerian, transparansi harus menjadi kewajiban, bukan sekadar pilihan.
Pemerintah harus membuktikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa, intervensi, maupun penyalahgunaan posisi dalam proses pengadaan tersebut.
Arip juga mengingatkan bahwa kritik ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum. Namun, besarnya nilai kontrak dan relasi antara kepentingan bisnis dengan jabatan publik merupakan alasan yang cukup untuk mendorong pemeriksaan independen dan keterbukaan informasi.
Atas persoalan tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara mendesak pemerintah mengambil langkah konkret:
1. Audit menyeluruh. Mendesak BPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap kewajaran nilai kontrak, kepatuhan prosedur, dan efektivitas belanja influencer pada kementerian terkait.
2. Transparansi kontrak. Mendesak Kemendikbudristek dan KKP membuka dokumen pengadaan, kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, dasar penentuan harga, serta hasil evaluasi pekerjaan kepada publik.
3. Evaluasi LKPP. Meminta LKPP memeriksa kesesuaian proses pengadaan dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk menelusuri apakah spesifikasi pengadaan telah disusun berdasarkan kebutuhan objektif kementerian.
4. Pemeriksaan potensi konflik kepentingan. Meminta lembaga pengawas terkait menelaah hubungan kepentingan bisnis dan jabatan publik serta memastikan seluruh proses pengadaan bebas dari intervensi dan perlakuan istimewa.
5. Moratorium belanja influencer yang tidak mendesak. Mendesak pemerintah mengevaluasi dan menunda pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki urgensi strategis dan indikator manfaat yang jelas sampai standar evaluasi belanja komunikasi publik dibenahi.
Arip menegaskan bahwa pemerintah harus berhenti menjadikan efisiensi sebagai narasi administratif semata.
Efisiensi harus dibuktikan melalui keberanian memangkas pengeluaran yang tidak menjadi prioritas, termasuk belanja promosi yang tidak memiliki urgensi dan manfaat publik yang terukur.
Jangan sampai rakyat diminta berhemat, mahasiswa diminta memahami keterbatasan anggaran pendidikan, pelayanan publik dituntut melakukan penghematan, tetapi uang negara justru dikeluarkan miliaran rupiah untuk membeli ruang promosi.
Kalau pemerintah serius membangun tata kelola yang bersih, mulailah dengan memastikan setiap rupiah APBN memiliki alasan, tujuan, dan manfaat yang dapat diuji.
BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa anggaran negara merupakan amanat konstitusional yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mahasiswa tidak boleh diam ketika prioritas penggunaan uang publik dipertanyakan. Kritik ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual mahasiswa untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan rakyat, bukan kepentingan popularitas dan bisnis.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan