GARUT, MNP — Adanya kesepakatan antara DPR dan Pemerintah Pusat terkait rencana transisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dengan pembagian tiga cluster hingga tahun 2029 mendapat sorotan dari kalangan Tenaga Teknis.
Tenaga Teknis menilai, apabila pelaksanaan transisi tersebut menempatkan mereka pada cluster ketiga dengan jadwal transisi pada 2029, kondisi itu perlu dikaji kembali karena menyangkut masa pengabdian dan rasa keadilan bagi para tenaga non-guru dan non-kesehatan.
Ketua Persatuan PPPK Teknis Kabupaten Garut, Acep Sugianto, menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan dasar pembagian cluster tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, banyak Tenaga Teknis yang telah mengabdi dalam waktu yang cukup panjang dan sebagian bahkan sudah mendekati usia pensiun.
“Kesepakatan tersebut sangat kami sayangkan karena menurut kami berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Tenaga Teknis. Kami mempertanyakan apa yang menjadi dasar penentuan cluster tersebut,” ujar Acep.
Ia menilai, masa kerja dan pengabdian semestinya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan prioritas transisi PPPK paruh waktu menuju penuh waktu.
“Banyak Tenaga Teknis yang memiliki masa kerja dan pengabdian sangat lama. Bahkan, ada di antara mereka yang sudah memasuki usia mendekati pensiun. Karena itu, kami berharap pemerintah dan DPR dapat melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh,” katanya.
Menurut Acep, pihaknya bukan bermaksud mempertentangkan Tenaga Teknis dengan kelompok tenaga lainnya, termasuk guru atau pendidik.
Namun, ia meminta agar kebijakan transisi dibuat dengan mempertimbangkan masa pengabdian, usia, kebutuhan formasi, serta kondisi masing-masing kelompok secara objektif.
“Kami tidak ingin membanding-bandingkan, tetapi kami meminta agar ada dasar yang transparan dan adil. Tenaga Teknis juga telah memberikan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat selama bertahun-tahun,” tegasnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Acep Sugianto menyatakan pihaknya berencana melakukan audiensi dengan pihak terkait untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penjelasan mengenai dasar pembagian cluster dan jadwal transisi.
“Kami akan melakukan audiensi dan meminta keadilan serta percepatan masa transisi. Harapan kami, aspirasi Tenaga Teknis dapat didengar sehingga hak yang selama ini kami nantikan dapat segera terwujud,” pungkas Acep.
![]()
Penulis : DHS
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan