Unsa Makassar Go Nasional: Arif Maulana Jadi Pemakalah Konferensi Hukum Tata Negara IX

JAKARTA, MNP – Nama Universitas Sawerigading (UNSA) Makassar kembali mengharumkan Sulawesi Selatan di kancah nasional.

Dosen Fakultas Hukum UNSA, Arif Maulana, S.H., M.H., berhasil menjadi salah satu pemakalah terpilih dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HTN) Ke-IX yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada 13–15 September 2026.

Kehadiran Arif Maulana di forum bergengsi ini menjadi bukti bahwa kampus swasta di Makassar mampu bersaing dan berbicara di tingkat akademik nasional.

Konferensi Nasional HTN merupakan forum ilmiah paling bergengsi bagi para akademisi dan pakar hukum tata negara di seluruh Indonesia. Tahun ini mengusung tema besar “Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi”.

Tema ini sangat krusial karena mengulas perjalanan konstitusi Indonesia selama 30 tahun terakhir, termasuk tantangan demokrasi, partai politik, dan penegakan hukum. Tidak sembarang orang bisa tampil di sini.

Seleksinya sangat ketat. Berdasarkan data panitia, sebanyak 263 paper dari dosen dan peneliti se-Indonesia mendaftar untuk mengikuti konferensi ini.

Namun setelah melalui proses review ilmiah yang panjang, hanya 85 paper terbaik yang dinyatakan lolos dan berhak dipresentasikan.

Artinya, tingkat kelulusan hanya 32%. Dan salah satu dari 85 paper terbaik itu berasal dari Makassar, hasil karya dosen UNSA.

Paper yang dipresentasikan Arif Maulana merupakan hasil kolaborasi dengan Dr. Ali Rahman, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Judulnya sangat relevan dengan kondisi politik saat ini. “Rekonstruksi Pendidikan Politik dan Kaderisasi Berkelanjutan Partai Politik di Indonesia”.

Paper ini mengupas tuntas bagaimana partai politik harus berbenah dalam mencetak kader yang berintegritas, berideologi, dan siap menghadapi tantangan demokrasi modern.

Dalam presentasinya, Arif Maulana menyoroti bahwa selama tiga dekade reformasi, pendidikan politik di internal partai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak kader yang muncul bukan karena proses kaderisasi, melainkan karena popularitas dan modal.

Oleh karena itu, ia bersama Dr. Ali Rahman menawarkan gagasan rekonstruksi sistem pendidikan politik yang berkelanjutan, agar partai tidak lagi menjadi mesin kekuasaan semata, tetapi menjadi sekolah demokrasi yang sesungguhnya.

Keikutsertaan Arif Maulana ini bukan hanya prestasi pribadi. Ini adalah bukti nyata kontribusi aktif dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.

Lebih dari itu, ini juga memperkuat jejaring akademik UNSA dengan kampus-kampus besar lain di Indonesia.

Kolaborasi dengan dosen dari Universitas Bosowa juga menunjukkan bahwa sinergi lintas kampus di Makassar bisa menghasilkan karya yang diakui secara nasional.

Rektorat dan pimpinan UNSA Makassar menyambut baik prestasi ini. Universitas Sawerigading Makassar memang secara konsisten mendorong dosen dan sivitas akademikanya untuk aktif dalam forum-forum ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Bagi UNSA, dosen tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga harus produktif meneliti, menulis, dan menyuarakan gagasannya di ruang publik ilmiah. Karena dari sanalah kualitas sebuah perguruan tinggi diukur.

Dengan lolosnya paper dosen UNSA di Konferensi Nasional HTN Ke-IX, maka satu hal menjadi jelas: Sawerigading tidak lagi hanya menjadi penonton.

Kampus ini sudah masuk ke barisan depan dalam percakapan hukum tata negara Indonesia. Dan melalui karya Arif Maulana, suara Makassar telah didengar di Jakarta, di tengah 84 akademisi terbaik bangsa lainnya.

Penulis : Maxi Sondakh/Rahmat Lamada

Editor : Redi Setiawan